RSS

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAYANAN PROFESI KEFARMASIAN

04 May

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAYANAN PROFESI KEFARMASIAN

Oleh : YULIATI, SH.,LLM[1]

yuliaticholil@ub.ac.id

Makalah ini dipresentasikan pada acara SEMINAR SEHARI PEREDARAN OBAT PALSU DITINJAU DARI ASPEK PENGAWASAN, MORAL ETIKA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), Rabu, 21 April 2004, di RSSA Malang.

 

 

  1. A.   Pengantar

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, manakala seseorang sakit maka ia akan melakukan segala cara untuk memulihkan kesehatannya. Salah satu cara yang paling umum di tempuh oleh penderita adalah menjalani pengobatan secara medis oleh dokter baik yang melakukan pelayanan mandiri maupun yang bekerja di Rumah Sakit.

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan secara menyeluruh merupakan unit pelayanan yang kompleks, padat modal, padat tenaga ahli dan padat teknologi. Bila dilihat dari komponen-komponen yang mendukung pelayanan kesehatan secara berkesinambungan maka peran Rumah Sakit dipengaruhi oleh beberapa hal :

  1. Struktur organisasi pelayanan medik (dalam arti luas adalah pelayanan kesehatan) diatur dalam UU  23 / 1992 tentang Kesehatan dan dijabarkan lebih lanjut dalam PP 32/1996 tentang Tenaga Kesehatan.
  2. Perilaku sosial dan budaya, terutama yang berkaitan dengan pandangan dan praktek para tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi masing-masing dalam upaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan.[2]

Pasal 1 angka 3 UU 23 / 1992 menyatakan:

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sedangkan jenis-jenis tenaga kesehatan diatur dalam  pasal 2 PP 32/1996 sebagai berikut:

(1) Tenaga Kesehatan terdiri dari:

  1. tenaga medis;
  2. tenaga keperawatan;
  3. tenaga kefarmasian;
  4. tenaga kesehatan masyarakat;
  5. tenaga gizi;
  6. tenaga keterapian fisik;
  7. tenaga keteknisan medis.

(2) Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi

(3) Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan

(4) Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker

(5) Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidiolog kesehatan, etnomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan administrator kesehatan dan sanitarian

(6) Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien

(7) Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis, dan terapis wicara

(8) Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, fefraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi tranfusi dan perekam medik.

Upaya perawatan /pelayanan kesehatan bermula dari hubungan antara dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik yang didasarkan pada perjanjian yang bersifat inspanning artinya perjanjian yang didasarkan pada usaha yang sungguh-sungguh untuk menemukan terapi yang tepat dalam penyembuhan yang dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Bila dilihat dari pengaturan tenaga kesehatan sebagaimana dalam Undang-undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah maka secara implisit dapat dikatakan bahwa tenaga kefarmasian memiliki pertanggungjawaban yang sama dengan tenaga kesehatan yang lain manakala mereka bekerja tidak sesuai dengan standar profesi yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian pada pasien. Hal ini akan menjadi lebih penting untuk diperhatikan setelah berlakunya UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen yang jangkauan berlakunya juga meliputi pelayanan kesehatan.

Permasalahan yang paling sering diperdebatkan adalah:

  1. Apakah penyelenggara kesehatan dapat disamakan dengan pelaku usaha dan apakah pasien dapat disamakan dengan konsumen?
  2. Bagaimanakah Bentuk Pertanggungjawaban Tenaga Kesehatan bila ada ada perbuatan yang merugikan pasien?
  3. B.   Pengertian Konsumen, Pelaku Usaha dan Jasa

Ada tiga pihak utama yang terlibat pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit (dalam arti luas juga termasuk tenaga kesehatannya) sebagai penyedia jasa, pasien sebagai konsumen pengguna jasa dan pemerintah sebagai pengatur hubungan para pihak. Ketiga komponen ini memiliki tujuan dan harapan yang berbeda yang terkadang sulit untuk dipertemukan. Rumah sakit menginginkan adanya kemandirian yang luas untuk menjalankan tugas dan wewenangnya menurut pengetahuan yang terbaik dari mereka, pasien menginginkan pelayanan kesehatan yang adil, merata dan terjangkau oleh semua anggota masyarakat sedangkan pemerintah harus melakukan pengawasan dan pembinaan agar tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal dapat tercapai.

UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mulai berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000 merupakan perwujudan kepedulian pemerintah atas hak-hak konsumen di Indonesia yang selama  lebih dari setengah abad terabaikan. Berlakunya undang-undang ini juga menimbulkan debat yang tak kunjung usai karena ada anggapan bahwa undang-undang ini akan membawa dampak yang merugikan bagi profesi tertentu termasuk penyedia jasa pelayanan kesehatan. Sebenarnya kalau kita mau mengkaji lebih cermat undang-undang ini perdebatan-perdebatan tersebut tidak perlu terjadi, karena pada hakekatnya kita semua adalah konsumen dan sudah sepatutnya kalau hak konsumen dilindungi secara memadai. Selain itu sudah saatnya kita menyadari bahwa tidak ada satu profesipun yang luput dari pertanggungjawaban hukum, karena semua hubungan yang ada dalam profesi adalah hubungan hukum yang menempatkan para pihak untuk melakukan prestasi dan tegen prestasi serta melarang adanya wan prestasi.

Untuk memahami undang-undang perlindungan konsumen berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak , maka perlu dipahami dulu pengertian-pengertian yang ada dalam undang-undang ini.

  1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
  2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi .
  3. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
  4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Persoalan yang timbul dalam pengertian-pengertian yang ada dalam UU 8/1999 tentang perlindungan konsumen manakala dikaitkan dengan pelayanan kesehatan adalah :

Pertama, Undang-undang perlindungan konsumen memberikan batasan yang luas tentang siapa yang disebut dengan konsumen dengan penekanan konsumen adalah konsumen akhir (end user) sedangkan UU 23/1992 tentang kesehatan tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian pasien. Dengan demikian bila digunakan penafsiran ekxtensif (perluasan makna kata) maka pasien dapat disejajarkan dengan konsumen.

Kedua, Batasan pelaku usaha dalam undang-undang perlindungan konsumen dapat disimpulkan secara implisit adalah orang atau badan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui kegiatan komersial, disinilah pokok perdebatannya karena posisi rumah sakit dan seluruh tenaga kesehatan tidak semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan akan tetapi merupakan institusi pelayanan umum yang tetap mengutamakan fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan MENKES 282/MENKES/SK/III/1993 yang menyatakan bahwa prinsip sosial ekonomi adalah azas dalam pengelolaan kegiatan rumah sakit dengan memperhatikan fungsi sosial dan kaidah ekonomi. Perbedaan pandangan ini tidak bisa dilihat secara hitam putih , karena faktanya menempatkan posisi rumah sakit yang tidak jelas.

Ketiga, Pengertian Jasa dalam kaitannya dengan jasa pelayanan kesehatan dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan:[3]

    1. Jasa pelayanan kesehatan yang menyangkut komoditi bidang kesehatan misal obat, alat kesehatan atau barang produksi lain yang digunakan oleh sarana kesehatan;
    2. Jasa pelayanan administratif atau fasilitas yang berupa kemudahan dan pelayanan yang biasanya terangkum dalam tarif .
    3. Jasa pelayanan kesehatan yang berupa pemeliharaan kesehatan yang terkait dengan tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam PP 32/1996.

Penulis berpendapat bahwa menurut Undang-undang perlindungan konsumen, pasien dapat disamakan dengan konsumen karena hakekatnya adalah pengguna layanan jasa. Jasa pelayanan kesehatan termasuk dalam cakupan pengertian jasa dalam UU 8/199. Sedangkan kedudukan Rumah Sakit (beserta tenaga kesehatan) tidak dapat disamakan persis dengan pelaku usaha karena memang ada perbedaan karakterisitiknya.

  1. C.   Hak , Kewajiban dan Pertanggung jawaban Para Pihak

Masalah pertanggung jawaban para pihak khususnya tenaga kesehatan termasuk tenaga kefarmasian dapat dicermati baik menurut UU 8/1999 maupun UU 23/1992. P UU 8/1999 mengatur secara rinci hak dan kewajiban konsumen sebagai berikut:

Pasal 4 Hak  konsumen adalah:

  • Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
  • Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan  nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan;
  • Hak atas informasi yang benar , jelas dan jujur mengenai  kondisi dan jaminan barang atau jasa;
  • Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
  • Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan da upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  • Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen secara patut;
  • Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  • Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterimanya tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagai mana mestinya;
  • Hak hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 Kewajiban Konsumen adalah:

  • Membaca atau mengikuti petunjuk informasi pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
  • Beritikad baik melakukan transaksi barang dan atau jasa;
  • Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
  • Mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut.

UU 23 /1992 mengatur hak-hak pasien sebagai berikut:

  • Hak untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal ( pasal 4);
  • Hak atas informasi ( informed consent);
  • Hak atas rahasia kedokteran;
  • Hak atas pendapat kedua atau second opinion (pasal 53);
  • Hak untuk memilih sarana kesehatan yang diinginkan  (pasal 53);
  • Hak atas ganti rugi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (pasal 55).

Sedagkan kewajiban pasien antara lain:

  • Setiap orang berkewajiban untuk ikut dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan,  keluarga dan masyarakat (pasal 5)
  • Pasien berkewajiban membayar jasa pelayanan.

Bila dicermati kedua undang-undang tersebut sudah memberikan perlindungan hukum yang cukup memadai bagi konsumen, akan tetapi UU 23/1992 memang hanya mengatur secara garis besarnya, sedangkan UU 8/1999 mengatur lebih rinci demikian juga pengaturan tentang hak dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam pasal 6 dan 7 UU 8/1999 sebagai berikut:

Pasal 6

Hak Pelaku Usaha adalah :

  • Hak untuk menerima pembayaranyang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
  • Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
  • Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa  konsumen;
  • Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan;

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

  • Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  • Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  • Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  • Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan sesuai dengan standar mutu barang dan jasa yang berlaku;
  • Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barabg dan jasa yang diperdagangkan;
  • Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan atau pemanfaatab barang dan jasa yang diperdagangkan;
  • Memberi kompensasi, gantirugi dan atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan sesuai dengan perjanjian.
  1. D.   Bentuk Pertanggung jawaban Tenaga Kesehatan

Adanya pertanggungjawaban baik tanggung jawab profesi maupun tanggungjawab hukum dalam suatu hubungan hukum mengemuka manakala salah satu pihak melakukan perbuatan yang berakibat merugikan pihak lain. Tenaga kefarmasian yang lingkup pekerjaannya diatur dalam pasal 63 UU 23/1992 meliputi pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi. Tenaga kefarmasian sebagai tenaga profesional yang memenuhi syarat-syarat tertentu maka selain tunduk pada aturan perundangan juga tunduk pada standar profesi sebagai acuan dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan pertanggungjawaban tenaga kefarmasian secara mutatis mutandis disamakan dengan dokter maka apabila melakukan kelalaian ataupun kesalahan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum perdata, pidana dan administrasi. Dasar pertanggungjawaban secara perdata berdasar pada pasal 1365 , 1367 KUHPerdata serta Pasal 54 dan 55 UU 23/1999. Sedangkan pertanggungjawaban pidana didasarkan pada pasal 386, 359 dan 360 KUHPidana. Khusus untuk tenaga kefarmasian ada aturan yang lebih jelas sanksi pidana sebagai mana diatur dalam:

Pasal 80 angka 4

b. barang siapa dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope indonesia dan atau buku standar lainnya diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah;

Pasal 81 angka 2

c. barang siapa mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa ijin edar diancam pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 140 juta rupiah;

Pasal 82 angka 1

d. barangsiapa tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah.;

Pasal 82 angka 2

Barang siapa dengan sengaja:

b.memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar ;

c. memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar ;

d. mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar;

e. memproduksi dan atau mengedarkan bahan yang mengandung zat adiktif yang tidak memenuhi standar;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kefarmasiaan dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan hukum perdata dan pidana serta hukum administrasi, manakala perbuatannya memenuhi rimusan dalam undang-undang tersebut.

UU 8 /1999 secara tegas mengatur tanggung jawab pelaku usaha sebagai berikut:

Pasal 19

  • Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

Selain itu undang-undang perlindungan konsumen menganut pembuktian terbalik atau beban pembuktian  adanya kesalahan dibebankan pada pelaku usaha sebagaimana dicantumkan dalam pasal 22 dan 28 UU 8/1999. Filosofi yang mendasari ketentuan ini adalah adanya anggapan bahwa kedudukan pelaku usaha lebih tinggi baik secara ekonomi maupun sosial daripada konsumen, selain itu juga didasarkan pada asas bahwa pelaku usaha harus berhati-hati terhadap keamanan barang atau jasa yang diperdagangkannya.

  1. E.   Simpulan
  • Keberadaan undang-undang perlindungan konsumen merupakan wujud nyata dari itikad baik pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.
  • Tenaga kefarmasian , sama seperti profesi lainnya tidak kebal terhadap aturan-aturan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana , perdata maupun administrasi;
  • Keberadaan undang-undang perlindungan konsumen seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman akan tetapi  dipandang sebagai rambu-rambu yang akan mengingatkan tenaga kefarmasian untuk selalu menjalankan tugasnya pada arah yang benar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[1] Pengajar pada program Sarjana dan Pasca sarjana, Fakultas Hukum , Universitas Brawijaya Malang.

 

[2] Hermin Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran, Citra Aditya Bakti, Bandung , 1998, h.92-93.

[3] Budi Yahmono, UU Perlindungan Konsumen dan Dampaknya terhadap Pelayanan Kesehatan, Fatmawati Journal of Health Sciences, April 2001, h 106-107.

 
Leave a comment

Posted by on 4 May 2012 in artikel jurnal

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: