RSS

TINJAUAN HUKUM DAN PELANGGARAN-PELANGGARAN TERHADAP HAK CIPTA DALAM KARYA ILMIAH DI INDONESIA

04 May

 TINJAUAN HUKUM DAN PELANGGARAN-PELANGGARAN TERHADAP HAK CIPTA DALAM KARYA ILMIAH DI INDONESIA[1]

OLEH:

YULIATI,SH., LLM

yuliaticholil@ub.ac.id

Makalah ini disampaikan dalam Lokakarya Penulisan dan Pengajuan Karya ilmiah untuk mendapatkan copyright, 28 Agustus 2004,FMIPA, Universitas Brawijaya

A. Konsep Dasar Hak Cipta

Hak cipta pada dasarnya telah dikenal sejak dahulu kala, akan tetapi konsep hukum hak cipta baru dikenal di Indonesia pada awal tahun 80-an. Bila dilihat dari sejarahnya ada dua konsep besar tentang hak cipta yang pada akhirnya saling mempengaruhi yaitu: Konsep Copyrights yang berkembang di Inggris dan negara-negara yang menganut sistem Hukum Common Law dan Konsep Droit d’Auteur yang berkembang di Perancis dan negara-negara yang menganut Sistem Hukum Civil Law.

Konsep Copyrights yang lebih menekankan perlindungan hak-hak penerbit dari tindakan penggandaan buku yang tidak sah dapat di telusuri dari berlakunya dekrit Star Chamber pada tahun 1556 yang isinya menentukan ijin pencetakan buku dan tidak setiap orang dapat mencetak buku.[2]Aturan hukum yang lain yang secara tegas melindungi hak penerbit dari tindakan penggandaan yang tidak sah adalah Act of Anne 1709 yang dianggap sebaga peletak dasar konsep modern dalam hak cipta.[3]

Sedangkan konsep droit d’ auteur lebih ditekankan pada perlindungan atas hak-hak pengarang dari tindakan yang dapat merusak reputasinya. Konsep ini didasarkan pada aliran hukum alam yang menyatakan bahwa suatu karya cipta adalah perwujudan tertinggi (alter ego) dari pencipta dan pencipta mempunyai hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya. Konsep ini berkembang pesat setelah revolusi Perancis tahun 1789, konsep ini meletakkan dasar pengakuan tidak saja hak ekonomi dari pencipta akan tetapi juga hak moral.[4]

Pengertian atau konsep hak cipta yang berkembang pada masa sekarang adalah  hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku.[5]

B. Konvensi Internasional yang berkaitan dengan Hak Cipta

1. Berne Convention

Pengaturan hak cipta pertama kali melalui perjanjian multilateral diwujudkan dalam Berne Convention tahun 1886 sebagaimana telah direvisi di Paris 1971, merupakan perjanjianmultilateral yang pertama dan utama tentang hak cipta. Berne convention ini lah yang meletakkan dasar aturan tentang lingkup perlindungan hak cipta, kepemilikan hak cipta,  hak-hak pencipta, jangka waktu perlindungan hak cipta dan pengecualian hak cipta.[6]

Berne Convention juga meletakkan tiga prinsip dasar yaitu:[7]

Pertama: National Treatment artinya Perlindungan yang sama bagi karya cipta warga negara  sendiri maupun warga negara lain peserta konvensi;

Kedua, automatically Protection artinya pemberian perlindungan hak cipta dapat dilakukan tanpa adanya pendaftaran secara formal;

Ketiga, Independent protection artinya pemanfaatan dan perlindungan ciptaan di negara lain tidak bergantung pada perlindungan di negara asal ciptaan.

 2. Universal Copyrights Convention

Universal Copyrights Convention 1952 merupakan konvensi dibawah administrasi UNESCO yang tujuannya adalah memfasilitasi negara-negara yang belum mau bergabung dengan Berne convention.[8] Konvensi ini juga menganut 3 prinsip dasar dalam Berne Convention, akan tetapi memberikan syarat yang lebih lunak dalam hal pengaturan pengakuan hak moral.

3. Rome Convention 1971

Rome Convention di bentuk karena adanya perkembangan teknologi rekaman suara yang memungkinkan penggandaan secara mudah, massal dan dengan kualitas yang sama. Rome convention ini memberikan dasar perlidungan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyebaran hak cipta atau yang biasa dikenal dengan Neighboring Rights.[9]

C. Pengaturan Hak Cipta menurut Ketentuan TRIPs

TRIPs atau Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights merupakan lampiran dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) yang disahkan pada tanggal 4 April di Marrakesh. Maroko dalam putaran Uruguay. Tujuan dari perjanjian TRIPs ini adalah Meningkatkan perlindungan HKI dalam produk perdagangan, Menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat perdagangangan, Merumuskan aturan dan disiplin pelaksanaan perlindungan HKI.

Perjanjian TRIPs ini mewajibkan negara peserta untuk mengakui 3 (tiga ) konvensi dasar dalam HKI yaitu Berne Convention, Paris Convention dan Washington Treaty. Konvesi ini juga memberlakukan 3 prinsip dasar yang berlaku bagi perlindungan semua jenis HKI yaitu:

National Treatment artinya Anggota akan memberikan kepada warga negara anggota lain perlakuan yang sama seperti yang diberikan kepada warga negara sendiri menyangkut perlindungan HKI.[10]

Most Favoured Nation artinya Dalam perlindungan HKI, setiap keringanan, keistimewaan, dan hak untuk didahulukan atau pengecualian yang diberikanoleh satu negara anggota akan diberikan dengan langsung dan tanpa syarat kepada warga negara lain dari seluruh anggota.[11]

Minimal Standart artinya perjanjian ini telah menetapkan standar minimal yang harus dipatuhi dalam pengaturan HKI seperti ruang lingkup perlindungan, jangka waktu perlindungan, prosedur perolehan hak dan pemanfaatan HKI.[12]

Aturan- aturan dasar yang berkaitan dengan hak cipta diatur dalam ketentuan pasal 9 sampai dengan pasal 14 TRIPs. Aturan tersebut meliputi: hak cipta dan hak-hak terkait, perlindungan program komputer, hak persewaan, jangka waktu perlindungan, pengecualian, perlindungan terhadap  artis penampil, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran. Aturan dasar dalam TRIPs ini telah diakomodasi dalam UU 19/2002 tentang hak cipta

  1. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Pengaturan hak cipta di Indonesia diawali dengan diberlakukannya UU 6/1982 tentang Hak cipta yang kemudian diamandemen sebanyak 3 kali sampai pada berlakunya UU 19/2002 tentang hak cipta. Hal baru yang diatur dalam UU 19/2002 adalah diaturnya hak Persewaan atau rental rights yang memang belum pernah diatur dalam undang-undang hak cipta terdahulu. Selain itu UU 19/2002 tentang hak cipta  juga menempatkan pelanggaran terhadap hak cipta sebagai tindak pidana biasa, bukan delik aduan sebagai mana dianut dalam UU hak cipta terdahulu serta memberikan kesempatan bagi pencipta dan pemilik hak cipta untuk mempertahankan haknya melalui gugatan perdata ataupun tuntutan pidana.

Pasal 1 angka 1 UU 19/2002 menyatakan: “Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”.

 Hak cipta pada hakekatnya adalah perjanjian antara pencipta dengan pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak  ciptaannya. Konsekuensi logis dari definisi ini adalah:

  1. Peran pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral HKI hanyalah sebagai administrator, akan tetapi tidak menerbitkan atau memberikan hak seperti paten. Hal ini tercermin dalam sistem pendaftaran hak cipta yang bersifat Negatif Deklaratif artinya Setiap orang yang mendaftarkan karya ciptanya dianggap sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya;
  2. Pendaftaran ciptaan bukanlah suatu keharusan, karena tanpa  pendaftaranpun karya cipta secara otomatis sudah mendapatkan perlindungan hukum (Pasal 2). Adapun cara yang diakui secara internasional sebagai berikut[13]:
  • Untuk karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra cukup dengan membubuhkan tanda Ó disertai nama pencipta dan tahun penerbitan.
  • Untuk karya rekaman (audio dan audiovisual) dengan membubuhkan tanda P atau N didalam lingkaran disertai tahun penerbitan.
  • Untuk memperkuat pengakuan perlindungan hak cipta dapat ditambahkan maklumat “Todos los derechos reservados” /“All Rights Reversed”[14]

1. Jenis Ciptaan yang di lindungi

Konsep dasar perlindungan hak cipta yang terdapat dalam Konvensi Berne maupun dalam TRIPs mengakui bahwa ciptaan yang layak mendapat perlindungan hukum manakala ciptaan tersebut merupakan ekspresi atau perwujudan dari ide.[15]Selain itu syarat keaslian atau originality dari ciptaan juga harus terpenuhi., artinya ciptaan haruslah mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi dari si pencipta karena ciptaan adalah perwujudan ego tertinggi ( alter ego) dari si pencipta.[16]  Dikotomi antara ide dan ekspresi ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Ide bisa berupa apa saja dan berasal dari mana saja. Misalnya tentang tenggelamnya matahari di pantai Kuta- Bali yang merupakan peristiwa alam yang secara biasa, akan tetapi peristiwa yang biasa ini bisa menjadi suatu karya yang luar biasa manakala ide matahari tenggelam itu diwujudkan dalam karya cipta musik. Dari ide itu di tangan  Iwan Fals maka akan menjadi lagu Mata Dewa, sedangkan kenangan peristiwa tersebut oleh  Andre Hehanusa digambarkan dalam lagu Kuta Bali. Oleh karena itu dalam suatu proses kreativitas amat mungkin ide-ide dasarnya sama akan tetapi ekspresi dari ide tersebut yang berbeda, dan itulah yang mendapat perlindungan hak cipta. Syarat lain yang harus dipenuhi agar suatu ciptaan dapat diberikan perlindungan hak cipta adalah ciptaan tersebut dalam bentuk yang nyata(bukan hanya gagasan), karya cipta itu dapat dilihat, dibaca ataupun didengar.[17]

 Undang- undang telah menetapkan secara limitatif jenis ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagai berikut (ps.12 UU19/2002):

  • Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
  • Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
  • Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  • Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  • Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
  • Seni rupa, dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
  • Arsitektur;
  • Peta;
  • seni batik;
  • fotogafi;
  • Sinematografi;
  • Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Sedangkan jangka waktu berlakunya hak cipta berdasarkan obyeknya, secara umum adalah selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia kecuali, program komputer, sinematografi, data base dan karya pengalihwujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Sedangkan hak cipta atas susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertamakali diterbitkan.

2. Hak-Hak Pencipta

Hak Pencipta dan atau pemegang hak cipta dibagi menjadi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah mengijinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi dari pencipta yang diatur dalam konvensi Berne hanyalah hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan, seiring dengan perkembangan teknologi rekaman baik rekaman suara( audio) maupun rekaman suara dan gambar (audiovisual) yang semakin canggih maka menimbulkan hak ekonomi bagi para pihak yang tidak menghasilkan karya cipta akan tetapi membantu menyebarkan karya cipta, hak ini dikenal dengan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (neighbouring rights).Hak-hak terkait ini dimiliki oleh artis penampil, produser rekaman dan lembaga penyiaran.

Hak ekonomi ini meliputi hak penggandaan ( reproduction right); hak penyebarluasan (distribution right); hak adaptasi (adaptation Right) yang meliputi hak penerjemahan, hak dramatisasi, hak film ; hak pertunjukan ( performance Right): hak atas rekaman suara (Mechanical Right); hak atas program siaran ( broadcasting right).[18]

Sedangkan hak moral adalah hak  yang melekat pada pencipta , yaitu hak untuk selalu  dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan  hak atas keutuhan ciptaannya terhadap perubahan isi maupun judul.hak moral ini secara eksplisit diatur dalam pasal 24 UU 19/2002. Hak moral ini tidak bisa dialihkan kepemilikannya seperti hak ekonomi. Hak moral ini merupakan hak yang akan mengikuti karya cipta kemanapun karya cipta itu beralih, hak ini biasa disebut dengan Droit de suite karena tetap melekat pada ciptaan walaupun kepemilikan ciptaan tersebut sedah berpindah tangan.

3. Pembatasan dan pengecualian hak cipta

Pemanfaatan hak cipta tidaklah sepenuhnya bersifat monopoli seperti paten, karena ada pembatasan-pembatasan dan pengecualian-pengecualian yang berdasarkan pada pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat (fair dealing)[19], yang tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Sebagaimana diatur dalam pasal 14 dan 15 UU 19/2002 sebagai berikut:

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

    1. Pengumuman dan atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
    2. Pengumuman dan atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan atau diperbanyak oleh dan atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika karya cipta itu diumumkan dan atau diperbanyak;
    3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

  1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
  2. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
  3. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya atau sebagian, guna keperluan:

(i)                 ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau ;

(ii)               pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;

  1. Perbanyakan suatu   ciptaan  bidang ilmu pengatahuan, seni dan sastra dalam huruf braille guna keperluan tuna netra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial;
  2. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
  3. Perubahan yg dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, eseperti  ciptaan bangunan;
  4. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

4. Pelanggaran Hak cipta

            Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada 2 (dua )hal yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta.

Pelanggaran atas hak ekonomi pencipta hal ini diatur dengan jelas pasa pasal 72 UU 19/2002 tentang hak cipta  dapat di rumuskan sebagai berikut:[20]

No

PASAL

SANKSI PIDANA

JENIS PERBUATAN

PENJARA

DENDA(rupiah)

1 72(1) 7 tahun 5 Milyar Dengan sengaja dan tanpa hak: mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan , atau membuat , memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar pertunjukkan atau memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman suara dan rekaman bunyi.
2 72(2) 5 tahun 500 Juta Dengan sengaja menyiarkan , memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait.
3 72(3) 5 tahun 500 Juta Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer
4 72 (4) 5 tahun 1 Milyar Dengan sengaja melakukan pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keuangan negara, kesusilaan serta ketertiban umum
5 72 (5) 2 tahun 150 Juta Dengan sengaja memperbanyak, mengumumkan potret seseorang tanpa izin orang yang dipotret atau ijin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia; dan tanpa ijin atau melanggar klarangan lembaga penyiaran untuk memperbanyak, mebuat dan atau menyiarkan ulang siaran yang dilindungi melalui transmini dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektronik lainnya
6 72 (6) 2 tahun 150 Juta Dengan sengaja dan tanpa hak mencantumkan nama pencipta pada ciptaan; atau mengubah isi suatu ciptaan, judul ciptaan dan anak judul ciptaan.
7 72 (7) 2 tahun 150 Juta Dengan sengaja dan tanpa hak meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta
8 72 ( 8) 2 tahun 150 Juta Dengan sengaja dan tanpa hak merusak, meniadakan atau membuat tidak berfungsi sarana teknologi sebagai pengaman hak pencipta
9 72 (9) 5 tahun 1 Milyar Dengan sengaja dan tanpa hak tidak memakai semua peraturan perijinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam penggunaan sarana produksi berteknologi tinggi khususnya di bidang cakram optik (optical disc)

 

 

 

Sedangkan pelanggaran hak moral diatur dalam pasal 24 UU 19/2002 tentang hak cipta.

Pasal 24

(1)   Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.

(2)   Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.

(3)   Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.

(4)   Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

 

5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

 Undang-Undang hak cipta juga memberikan pilihan mekanisme bagi pencipta dan atau pemegang hak cipta untuk mempertahankan haknya dengan 3 (tiga) cara yaitu:

  1. Melalui gugatan perdata , sebagaimana diatur dalam pasal 56 UU 19/2002 yang menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan perdata, yang meliputi gugatan ganti rugi, permohonan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran serta permohonan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan dari pelanggaran. Selain itu pemegang hak cipta juga berhak meminta penetapan sementara[21] dari hakim agar memerintahkan pelanggar menghentikan segala kegiatan pelanggaran hak cipta agar tidak timbul kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak cipta.Gugatan perdata ini dapat di ajukan di Pengadilan Niaga[22] yang berkedudukan di 5 (lima) kota besar di Indonesia yaitu Medan, Jakarta,Semarang, Surabaya dan Makassar. Sedangkan pelanggaran atas hak moral dari pencipta tetap dapat diajukan oleh pencipta atau ahli warisnya bila pencipta telah meninggal dunia.

Melalui tuntutan pidana, pengajuan gugatan perdata dalam pelanggaran hak cipta tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana.

  1. Pilihan yang terakhir adalah pemanfaatan Penyelesaian Sengketa Alternatif (Altenatif Dispute Resolution) yang meliputi Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Eddy Damian, 2003, Hukum Hak Cipta, edisi kedua, PT Alumni-Bandung.

M. Djumhana dan R. Djubaedillah, 1993,Hak Kekayaan Intelektual ( Sejarah, Teori dan Praktek) di Indonesia, Citra Aditya Bakti- Bandung.

Peter Drahos, 1996, A Philosophy of Intellectual Property, Dart-Sydney.

William R Cornish ,1999, Intellectual Property, Fourth Edition, Sweet Maxwell- London.

WIPO Backgroud Reading Material on IPR, 1998, Geneva.

UU 19/2002 tentang Hak Cipta

 


[1] Makalah ini disampaikan dalam Lokakarya Penulisan dan Pengajuan Karya ilmiah untuk mendapatkan copyright, 28 Agustus 2004,FMIPA, Universitas Brawijaya.

 

[2] Peter Drahos, A Philosophy of Intellectual Property, Dart-Sydney, 1996, h 23

 

[3] ibid, h.24

 

[4] M. Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Kekayaan Intelektual ( Sejarah, Teori dan Praktek) di Indonesia, Citra Aditya Bakti- Bandung, 1993, h. 38

 

[5] Pasal 1 angka 1 UU 19/ 2002 tentang Hak Cipta

 

[6] WIPO Backgroud Reading Material on IPR, op.cit. h 230-233

 

[7] Ibid

 

[8] William R Cornish, Intellectual Property, Fourth Edition, Sweet Maxwell- London, 1999, h. 347.

Negara-negara yang tidak mau ikut dalam Berne Convention termasuk Amerika Serikat dan ex Uni Sovyet dan memilih tunduk pada ketentuan UCC. Amerika Serikat baru meratifikasi Berne Convention tahun 1995 setelah berlakunya TRIPs.

 

[9] WIPO Reading Material. Op.cit, h 241-242

[10] Pasal 3 TRIPs

 

[11] Pasal 4 TRIPs

 

[12] Bagian II TRIPs.

[13] Ketentuan dari Universal Copyrights Convention 1952.

 

[14] Ketentuan Konvensi Pan Amerika Revisi Havana 1928.

 

[15] Pasal 9 TRIPs ayat 2 perlindungan hak cipta akan meliputi pengekspresian dan tidak meliputi ide, gagasan, prosedur, metode kerja dan konsep matematika.

 

[16] Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, edisi kedua, PT Alumni-Bandung, 2003, h.132

 

[17] Penjelasan pasal 1 angka 1 UU 19/2002 tentang Hak cipta

[18] M. Djumhana dan R. Djubaidillah, op.cit h. 51-54.

 

[19] The existing notion of fair dealing reflects cultural values relating to the use of material in the interests accsess for the purposes of those concerned with the preservation and promotion of learning, culture, knowledge and ideas ,CLRC, Copyrights Reform : A Consideration of Rationales, Interest and Objectives, 1993, h.13

 

[20]Eddy Damian, op.cit, h 34.

[21] Pasal 67 UU 19/2002

 

[22] Pasal 59 UU 19/2002

 
Leave a comment

Posted by on 4 May 2012 in artikel jurnal

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: