RSS

ANALISA YURIDIS DAMPAK BERLAKUNYA UU 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS BARU TANAMAN

04 May

ANALISA YURIDIS DAMPAK BERLAKUNYA UU 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS BARU TANAMAN

OLEH:

YULIATI, SH., LL.M[1]

yuliaticholil@ub.ac.id

Pertamakali di publikasikan dalam Jurnal Hukum Legality ,Universitas Muhammadiyah Malang, Augustus 2003

A. Latar Belakang

The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) merupakan perjanjian perdagangan multilateral yang bertujuan menciptakan perdagangan bebas yang adil dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia.

Masuknya aspek-aspek yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dalam Putaran Uruguay ini tidak lepas dari peran aktif Amerika Serikat dan negara-negara maju yang menganggap bahwa negara-negara berkembang yang menjadi mitra dagangnya tidak memiliki perangkat hukum yang memadai di bidang HKI. GATT merupakan forum strategis bagi negara-negara maju untuk mengakomodasikan kepentingannya karena keanggotaan GATT meliputi hampir semua negara yang ada di dunia, saat ini tercatat 150 negara sebagai anggota GATT.

Bagi Indonesia yang telah meratifikasi kesepakatan akhir putaran Uruguay  ini membawa konsekuensi yang besar terhadap perubahan undang-undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini merupakan konsekuensi logis yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia untuk menyiapkan seperangkat aturan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam TRIPs.

Persoalan tentang perlindungan terhadap penemuan varietas tanaman baru ini mengemuka sejak pertegahan tahun 60-an pada saat diawalinya perkembangan bioteknologi di bidang kedokteran dan pertanian. ( J.Rifkin, Harnesshing Genes, h.32). Pada saat itu para ahli biologi berhasil menemukan peta DNA (Deoxcyribo Nucleic Acid) dan mulai melakukan percobaan-percobaan yang berkaitan dengan gen, sehingga memungkinkan diciptakannya varietas-varietas baru dari tanaman maupun hewan yang tidak melalui persilangan secara konvensional.( kasus Harvrad Oncomouse, kasus Rotte Taube, kasus domba Dolly, kasus Chakrabarty, dan kasus-kasus varitas tanaman transgenik misalnya jagung, kentang, kedelai, dan kapas).

Walaupun Indonesia pada saat ini telah memiliki perangkat hukum yang memadai di bidang kekayaan intelektual, tetapi dari segi substansinya masih perlu dikaji lebih kritis. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa undang-undang yang ada sekarang kurang memperhatikan kepentingan rakyat Indonesia  sendiri, akan tetapi lebih dititikberatkan pada kewajiban untuk memenuhi semua ketentuan dalam TRIPs. Hal ini dapat dicermati dalam perubahan   Pasal 7 Undang-Undang Paten nomor 13 tahun 1997 jo Pasal 7 UU 14/2001 tentang Paten, yang memperluas permberian perlindungan paten untuk semua jenis penemuan di semua bidang ilmu pengetahuan, termasuk pemberian paten untuk tanaman dan hewan jenis baru tanpa batasan metode yang dipakai untuk menghasilkan tanaman atau hewan jenis baru tersebut, ketentuan ini akan membawa konsekuensi yang tidak selalu menguntungkan bagi Indonesia.

Ada dua hal yang menjadi alasan pentingnya perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap penemuan varietas baru tanaman, yang pertama perlindungan hukum yang jelas terhadap penemuan varietas baru tanaman  beserta metode pemuliaannya mempunyai dampak yang cukup besar bagi perkembangan pertanian di Indonesia, karena hal ini akan mendorong para pemulia tanaman untuk terus mengadakan penelitian-penelitian guna menemukan varietas baru tanaman. Kedua, perlindungan hukum ini juga diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pertanian yang berkaitan dengan rekayasa genetika.

Pengalaman sangat berharga yang terjadi di Sulawesi Selatan,sebuah perusahaan multinasional di bidang agro bisnis(MonAgro) melakukan ujicoba tanaman kapas hasil rekayasa genetika (transgenic plant/ genetically modified plant) yang ternyata menimbulkan dampak lingkungan yang tidak dikehendaki. (Kompas,”Uji Coba kok 500 hektar”, 10 pebruari 2001).

Persoalan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi andaikata telah ada peraturan hukum yang jelas tentang hal ini, akan tetapi yang ada justru hanya surat keputusan menteri pertanian yang tampaknya terlalu tergesa-gesa memberikan ijin penanaman untuk transgenic plant, sedangkan analisa dampak lingkungannya belum pernah dilakukan, bahkan di beberapa negara maju misalnya Canada, dan Jerman  jelas-jelas melarang penanaman tanaman transgenik ini.( Charles Mann, “Biotech goes Wild,” Technology Review, Juli-Agustus 1999, h. 34). Surat Keputusan Menteri pertanian Nomor 107/KPts/KB/430/2/2001 ini sangat disayangkan oleh para ahli, bahkan Menteri Lingkungan Hidup berpendapat bahwa surat keputusan ini seharusnya tidak dikeluarkan dulu sebelum ada penelitian tentang dampak dari transgenic plant.( Kompas,”Disayangkan keluarnya SK Mentan soal Kapas Transgenik”, 16 pebruari 2001). Dari kejadian tersebut, mendorong penulis untuk mengkaji Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, agar kasus seperti tersebut diatas tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

 

 

B. Permasalahan

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,maka permasalahan  yang ingin dikaji dalam artikel ini yaitu: Bagaimanakah dampak berlakunya UU 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman di Indonesia sebagai implikasi yuridis Pasal 27 TRIPs?

C. Pembahasan

Pengertian Varietas

Konsep dasar tentang varietas tanaman berkembang sesuai dengan perkembangan di bidang pertanian. Konvensi internasional yang mengatur tentang varietas tanaman atau UPOV ( the Union pour la Protection des Obtentions Vegetables) yang pertama yaitu UPOV 1961 telah direvisi tahun 1978 dan yang terbaru yaitu revisi 1991. Konvensi UPOV 1961 ini boleh dikatakan konvensi yang tidak begitu populer, karena hanya tiga negara yang menjadi penandatangan konvensi ini yaitu Amerika Serikat, Jerman dan Australia. Akan tetapi karena ketentuan TRIPs mensyaratkan negara-negara anggota yang mengecualikan paten untuk varietas tanaman baru untuk memberikan perlindungan sui generis, maka Konvensi UPOV 1961,1978 dan 1991 inilah yang dipakai model law untuk mengatur perlindungan varietas baru tanaman, dengan cara mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut ke dalam hukum nasional masing-masing anggota. Misalnya, Australia merupakan negara anggota UPOV 1961, pada tahun 1987 memberlakukan Plant Variety Rights Act 1987 yang bersesuaian dengan ketentuan UPOV 1961 yang mengatur tetang Varietas tanaman baru dan selanjutnya diamandemen dengan Plants Breeder’s Rights Act 1994 yang bersesuaian dengan ketentuan Konvensi UPOV 1978 dan Konvensi UPOV 1991.(Mc Keuogh dan Stewart,1997, h. 344-345). Sedangkan Amerika mengadopsi ketentuan  dalam UPOV ke dalam pasal 35 ayat 101 US Patent Law yang menyatakan bahwa: “ Siapapun yang mengembangkan atau menemukan proses, mesin, cara produksi atau komposisi dari sesuatu yang baru dan berguna atau pengembangan lebih lanjut , dapat mendapatkan paten menurut persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang”.(Ricketson dan Richardson,1998, h. 606). Sedangkan negara-negara Uni Eropa mengadopsi ketentuan UPOV ke dalam the Community Plant Variety Right (CPVR) yang mengatur tentang hak pemulia varietas baru tanaman di Uni eropa yang menyederhanakan pendaftaran satu varietas tanaman baru di satu negara uni  secara otomatis berlaku untuk semua negara uni eropa.(http://www.cpvr.fr).

Pengertian Varietas menurut  pasal 2 UPOV 1961 adalah :” (2) For the purpose of this covention, the word “variety” applies to any cultivar, clone, line stock or hybrid which is capable of cultivation…”. Sedangkan UPOV 1978 tidak memberikan pengertian tentang varietas. Akan tetapi Pasal 1 UPOV 1991 memberikan definisi yang lebih jelas sebagai berikut: “(vi) Variety means a plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank…”. Dari dua definisi tersebut dapat dikatakan bahwa yang di maksud dengan varietas adalah setiap tanaman, klon, turunan langsung atau hibrida (UPOV 1961). Sedangkan menurut UPOV 1991, yang dimaksud dengan varietas adalah pengelompokan tanaman dalam satu sistem klasifikasi tanaman menurut ilmu tumbuh-tumbuhan dari tingkat yang terendah.

Syarat- Syarat Pemberian Hak       

Hak atas varietas baru tanaman akan diberikan kepada pemulia yang memenuhi berbagai persyaratan dalam konvensi UPOV. Sedangkan definisi tentang pemulia(Breeder ) hanya terdapat pada Pasal 1 ayat 1 UPOV 1991 yang menyatakan:

(iv) Breeder means;

* the person who bred or discover and develop a variety;

* the person who is the employer of the aforementioned person or who has commissioned the latter’s work, where the laws of relevant contracting party so provide;

* the successor in title of the first or second aforementioned persom as the case may be.

Dari ketentuan tersebut diatas, yang dimaksud pemulia adalah:

Orang yang membiakkan, menemukan atau mengembangkan satu varietas; majikan atau orang yang memesan menurut ketentuan hukum negara anggota; orang yang menerima hak lebih lanjut dari pemulia.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemulia untuk mendapatkan hak atas varietas tanaman baru, Pasal 6 Konvensi UPOV 1961 dan Pasal 6 Konvensi UPOV 1978 mensyaratkan hal yang sama yaitu:

– Varietas baru tanaman harus berbeda sifatnya dengan varietas tanaman yang telah ada.

– Varietas tanaman baru harus homogen atau sama berkaitan dengan pembiakan secara sexual atau pembiakan secara vegetatif.

– Varietas tanaman baru memiliki sifat yang tetap berkaitan dengan pengulangan pembiakannya.

Sedangkan pasal 5 Konvensi UPOV 1991, menyatakan:”Syarat untuk mendapatkan perlindungan, varietas tanaman baru haruslah : Baru, berbeda, seragam, dan bersifat tetap”.

Pasal 6 Konvesi UPOV 1991 memberikan batasan Satu varietas dianggap“Baru” apabila pada saat tanggal penerimaan permohonan hak, pembiakan atau hasil panen dari varietas tanaman itu belum diperdagangkan atau diberikan kepada orang lain dengan sepengetahuan pemulia kurang dari satu tahun di negara pemulia atau empat tahun di negara anggota yang lain.

Pasal 7 Konvensi UPOV 1991 menyatakan bahwa suatu varietas dianggap “berbeda” bila secara nyata dapat dibedakan dari varietas lain yang telah ada lebih dulu berdasarkan pengetahuan umum pada saat pengajuan permohonan. Dalam hal ini pengertian berbeda bisa disamakan dengan pengertian novelty dalam paten.( Keyzer, 2000, h.3).

Pasal 8 Konvensi UPOV 1991 menetapkan persyaratan keseragaman, satu varietas tanaman dapat dikatakan seragam, bila variasi yang mungkin diharapkan dari tampilan yang khusus dalam pembiakan relatif sama sifatnya.

Pasal 9 Konvensi UPOV 1991 mensyaratkan sifat yang tetap, satu varietas dikatakan mempunyai sifat yang tetap atau stabil, apabila sifat yang yang ada pada varietas itu tidak berubah setelah melalui siklus pembiakan.

 Lingkup Perlindungan Hukum

Lingkup perlindungan hukum dari varietas tanaman ini dikaitkan dengan pelanggaran hak dari pemulia. Konvensi UPOV 1961 dan Konvensi UPOV 1978 memiliki kesamaan dalam lingkup perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UPOV 1961 dan Pasal 5 UPOV 1978 sebagai berikut:

“ Sebagai akibat dari hak yang diberikan kepada pemulia maka diperlukan ijin terlebih dulu dari pemulia dalam hal:

* Produksi yang bertujuan komersial

* Penawaran untuk penjualan

* Penjualan dari hasil reproduksi atau pembiakan secara vegetatif dari varietas tersebut.

Sedangkan pasal 14 UPOV 1991 memberikan perlindungan yang lebih luas, dibandingkan dengan dua konvensi terdahulu. Pasal 14 UPOV 1991 sebagai berikut:

“ Tindakan-tindakan yang berkaitan dengan materi pembiakan dari varietas ini harus seijin pemulia :

* Produksi atau reproduksi;

* Menyiapkan untuk pembiakan;

* Menawarkan;

* Menjual atau memperdagangkan;

* Mengekspor;

* Mengimpor;

* Menyimpan untuk keperluan sebagaimana tersebut di atas.

Konvensi UPOV juga mengatur tentang pengecualian yang penting berkaitan dengan hak petani untuk menyimpan benih untuk masa tanam selanjutnya. Dalam Konvensi UPOV 1961 dan UPOV 1978 penyimpanan benih oleh petani tidak dianggap sebagai pelanggaran. Sedangkan konvensi UPOV 1991 hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran. Akan tetapi, Pasal 5 ayat 2 konvensi UPOV 1991 mengijinkan negara anggota untuk mengatur hak petani menyimpan benih sebagai suatu perkecualian.

Berkaitan dengan jangka waktu perlindungan varietas baru tanaman , Pasal 8 ayat 1 Konvensi UPOV 1961 dan Pasal 8 Konvensi UPOV 1978 menyatakan bahwa jangka waktu perlindungan tidak lebih dari lima belas tahun untuk tanaman semusim dan delapan  belas tahun untuk tanaman keras(tanaman tahunan). Sedangkan Pasal 9 Konvensi UPOV 1991 mempunyai jangka waktu perlindungan yang lebih tinggi yaitu tidak kurang dari 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman keras.

Implikasi Pasal 27 TRIPs terhadap Penemuan Varietas Baru Tanaman

          Perlindungan hukum terhadap varietas baru tanaman merupakan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh Indonesia sebagai negara peserta WTO. Pasal 27 TRIPs yang merupakan pasal yang sangat kontroversial, dalam arti pasal inilah yang banyak membawa perubahan dalam undang-undang paten negara-negara peserta termasuk Indonesia, karena pasal ini menetapkan aturan-aturan yang ketat tentang perlindungan hukum terhadap hal-hal yang dapat maupun tidak dapat dipatenkan. Bunyi selengkapnya pasal 27 TRIPs sebagai berikut:

Patentable Subject Matter

1. Subject to the provisions of paragraph 2 and 3 below, patents shall be available for any inventions, whether product and proccess, in all fields of technology, provided that they are new, involve inventive step and are capable of industrial application…

2. Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which necessary to protect ordre public or morality, including protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by domestic law.

3. Members may also exclude from patentability:

a. Diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals;

b. Plants and animals other than microorganisms and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non biological proccess, However, members shall provide for protection of plants varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof….

Pasal 27 TRIPs

Hal-hal yang dapat dipatenkan:

1. Berlaku untuk ketentuan dalam paragraf 2 dan 3 di bawah ini, paten dapat diberikan pada semua penemuan baik berupa produk maupun berupa proses di semua bidang teknologi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri…

2. Negara anggota dapat mengecualikan penemuan yang dapat di patenkan, bila dianggap perlu untuk melindungi kepentingan umum, binatang atau tanaman atau kesehatan atau yang diduga membahayakan lingkungan dari penggunaan komersil dalam wilayah negara yang bersangkutan. Pengecualian yang demikian itu tidak hanya disebabkan penggunaannya dilarang oleh hukum domestik.

3.Negara anggota juga dapat mengecualikan dari paten:

a.diagnosa, terapi, and metode pembedahan untuk merawat manusia atau binatang;

b.Tumbuhan dan binatang kecuali mikroorganisme dan proses biologis yang essensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali, proses non biologis dan proses mikrobiologis.

Dari ketentuan pasal 27 TRIPs itulah yang menjadi dasar perubahan pasal 7 undang-undang paten Indonesia.

Pasal 7 Undang-Undang 6 tahun 1989

Paten tidak diberikan untuk:

a. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumumannya dan penggunaannya atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan;

b. Penemuan tentang proses atau hasil produksi berupa bahan yang dibuat melalui proses kimia dengan tujuan untuk membuat makanan dan minumann guna di konsumsi manusia dan atau hewan;

c. Penemuan tentang jenis atau varietas tanaman atau hewan, atau tentang proses apapun yang dapat digunakan bagi pembiakkan tanaman atau hewan beserta lainnya;

d. Penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan atau berkaitan dengan metode tersebut;

e. Penemuan tentang teori metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.

Pasal 7 Undang-undang nomor 13 tahun 1997 sebagai berikut:

Paten tidak diberikan untuk :

a. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan;

b. dihapus;

c. dihapus;

d. Penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobata dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut.

e. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.

Pada penjelasan Undang-Undang nomor 13 tahun 1997, alasan penghapusan pasal 7c berkaitan dengan varietas baru tanaman dijelaskan bahwa pada undang-undang terdahulu pengecualian paten untuk varietas tanaman dan hewan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atas varietas unggul yang diperlukan masyarakat secara mudah dan murah. Penghapusan ketentuan pasal 7c ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan ketentuan pasal 27 TRIPs tersebut diatas berarti juga telah memperluas lingkup perlindungan paten.

Perubahan pasal 7 Undang-undang Paten nomor 13 tahun 1997 merupakan implikasi dari ketentuan pasal 27 TRIPs terutama ayat 3 b, bila dicermati isi pasal 7 Undang-undang Paten nomor 13 tahun 1997 yang mengecualikan paten untuk varietas tanaman baru, maka sebagai konsekuensi logisnya pemerintah Indonesia harus menyediakan perlidungan untuk varietas baru tanaman  ini dalam undang-undang tersendiri.

Pasal 7 undang-undang Paten nomor 14 tahun 2001 sebagai berikut:

Paten tidak diberikan untuk invensi tentang:

a. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;

b. Metode pemeriksaan , perawatan, pengobatan dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan; teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika atau;

d.i. semua mahluk hidup kecuali jasad renik;

ii.Proses biologis yang essensial untuk memproduksi tanaman atau hewan,                                             kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

Ada beberapa hal penting berkaitan dengan rumusan pasal 7 undang-undang paten nomor 14 tahun 2001. Pertama, bila dibandingkan dengan rumusan pasal 7 undang-undang paten nomor 6 tahun 1989 dan pasal 7 undang-undang paten nomor 13 tahun 1997 maka pasal 7 undang-undang paten nomor 14 tahun 2001 ini lebih mempertegas pengadopsian ketentuan pasal 27 TRIPs secara keseluruhan, serta memperjelas pengecualian paten untuk varietas tanaman. Kedua, Didalam penjelasan tentang butir d.i. yang dimaksud dengan mahluk hidup adalah manusia, hewan dan tanaman, sedangkan yang dimaksud dengan jasad renik adalah mahluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat di lihat secara kasat mata melainkan harus dengan bantuan mikroskop, misalnya amuba, ragi virus dan bakteri. Penjelasan pasal 7 butir d.ii.yang dimaksud dengan proses biologis yang essensial untuk memproduksi tanaman atau hewan dalam butir d.i. adalah proses penyilangan secara alami , misalnya dengan teknik stek, cangkok atau penyerbukan yang bersifat alami sedangkan proses non biologis atau proses memproduksi tanaman atau hewan yang biasanya bersifat transgenik atau rekayasa genetika yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik atau bentuk rekayasa genetika lainnya. Dari penjelasan tersebut diatas dapat ditafsirkan bahwa varietas  baru tanaman  memang secara tegas dikecualikan dari paten.

Untuk mengatur perlindungan hak atas varietas baru tanaman , maka pada tanggal 20 desember 2000 pemeritah Indonesia mengesahkan Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Perlindungan hak atas varietas baru tanaman ini dipandang perlu, karena Indonesia sebagai negara terbesar kedua di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati yang merupakan sumber plasma nutfah yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan varietas baru. Selain itu Indonesia sebagai negara yang berbasis agraris, sangat perlu untuk mengembangkan dan memanfaatkan varietas baru tanaman  sebagai andalan tidak hanya sebagai sumber penyedia bahan makanan akan tetapi juga sebagai sumber komoditi perdagangan. Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual untuk pemulia tanaman atas penemuan varietas baru tanaman  merupakan penghargaan bagi pemulia untuk menikmati hak ekonomis dari hasil jerih payahnya, selain itu penghargaan ini juga diharapkan dapat mendorong penelitian dibidang pertanian di Indonesia. Pengaturan hak atas varietas tanaman ini juga sekaligus sebagai pelaksanaan atas perjanjian Internasional yang telah diikuti Indonesia khususnya TRIPs dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati serta Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman.

Analisa yuridis dampak berlakunya UU 29 tahun 2000 tentang Perlindungan atas Varietas Baru Tanaman di Indonesia.

          Sebagaimana terangkum dalam penjelasan undang-undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, tujuan dari undang-undang ini adalah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemulia untuk mengembangkan penelitian yang menghasilkan varietas unggul di bidang pertanian dan bernilai ekonomis tinggi tanpa mengabaikan pemanfaatan varietas baru tersebut bagi kesejahteraan seluruh masyarakat luas. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual untuk varietas baru tanaman ini juga diharapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang mengutamakan keseimbangan antara kepetingan umum dan kepentingan pemulia atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman.

Walaupun Indonesia bukan negara peserta Konvensi UPOV, akan tetapi dengan diratifikasinya TRIPs maka Indonesia diharuskan menyediakan aturan hukum tentang perlindungan varietas tanaman sebagaimana diatur pada pasal 27 TRIPs. Adapun model law yang dipakai adalah Konvensi UPOV, akan tetapi, tidak ada ketentuan konvensi UPOV versi mana yang diikuti asalkan negara peserta menyediakan perangkat hukum yang memadai sesuai dengan ketentuan TRIPs.

Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia ini cukup menarik untuk di cermati. Ada empat aspek yang menurut pendapat penulis perlu dikaji dalam undang-undang ini. Pertama adalah konsep dasar tentang varietas, kedua tentang lingkup perlidungan hukum yang dijangkau, ketiga tentang Prosedur permohonan hak dan yang terakhir adalah hak menuntut dan ketentuan pidana.

1. Konsep Dasar Varietas.

Pada Pasal 1 Angka 3 yang dimaksud dengan varietas adalah sekelompok tanaman dari jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah ,biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila di perbanyak tidak mengalami perubahan.

Definisi tersebut secara implisit menerangkan bahwa undang-undang ini melindungi semua jenis tanaman yang mempunyai karakteristik khusus, tidak terbatas pada sejumlah species tertentu saja seperti yang disyaratkan dalam Konvensi UPOV 1961 ataupun Konvensi UPOV 1978 yang memberikan kesempatan bagi negara anggota untuk menentukan jumlah spesies tanaman yang dilindungi menurut masa keikutsertaan dalam konvensi tersebut. Definisi tersebut diatas membawa konsekuensi hukum bagi Indonesia karena harus melindungi semua varietas tanaman baru, kecuali bakteri, bakterioid, mikoplasma, virus, viroid dan bakteriofag, yang memenuhi syarat menurut undang-undang ini.

Dampak yang akan terjadi dengan adanya perlindungan terhadap semua varietas baru tanaman termasuk tanaman pangan, akan menimbulkan kesulitan bagi petani untuk mengembangkannya, karena diakui atau tidak semua hak yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual selalu bernuansa monopolis untuk waktu tertentu  bagi pemilik atau  pemegang hak. Walaupun ada usaha untuk mengurangi dampak yang mungkin timbul dengan menyatakan bahwa pemerintah adalah pemegang hak untuk varietas lokal (pasal 7 ayat 2) dan mengatur pemanfaatannya (pasal 7 ayat 2, 3, 4), akan tetapi didalam pasal 7 ayat 1 tidak memberi  batasan yang jelas tentang  varietas lokal itu dan apakah termasuk varietas lokal tanaman pangan. Hal ini mungkin lebih baik jika varietas baru untuk tanaman pangan dikecualikan dari pemberian hak ini, sehingga pemanfaatan dari varietas baru tanaman terutama tanaman pangan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

2. Aspek Perlidungan Hukum.

Pasal 2 Undang-undang 29 tahun 2000 ini mengatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak Perlindungan Varietas tanaman. Varietas tanaman akan mendapat perlindungan apabila varietas tersebut baru, unik, seragam, stabil dan sudah diberi nama ( pasal 2 ayat 1). Persyaratan tersebut diuraikan lebih lanjut dalam ayat 2, 3, 4, 5 yang menyatakan bahwa suatu varietas dianggap baru apabila varietas tersebut belum pernah dikomersilkan di Indonesia, atau sudah dikomersilkan tetapi kurang dari satu tahun di Indonesia dan tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan kurang dari enam tahun untuk tanaman tahunan di luar Indonesia. Unsur kebaruan ini di dalam Konvensi UPOV disejajarkan dengan pengertian novelty dalam paten, akan tetapi dengan standar yang lebih rendah.

Bila dibandingkan dengan unsur kebaruan dalam paten maka, standar yang dianut dalam paten lebih tinggi. Paten dianggap baru apabila paten tersebut belum pernah digunakan dimanapun di seluruh dunia (asas novelty yang universal) atau paten dianggap baru apabila paten tersebut belum pernah digunakan di negara tempat paten tersebut didaftarkan (asas novelty regional).Varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan dengan jelas dengan varietas lain yang sudah ada sebelumnya. Varietas dianggap seragam apabila sifat utama tetap bertahan walaupun ditanam dalam kondisi yang berbeda. Varietas dianggap stabil apabila sifat khususnya tetap setelah melalui beberapa kali siklus tanam.

Pasal 3 undang-undang 29 tahun 2000 mengecualikan pemberian perlindungan varietas apabila varietas itu penggunaannya bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan jangka waktu perlindungan varietas tanaman selama 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan.(Pasal 4 ayat1), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Konvensi UPOV 1991.

Seperti juga hak kekayaan intelektual yang lain, maka hak yang dimiliki oleh pemulia atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman ini juga mengandung unsur monopoli bagi pemegang haknya. Pasal 6 ayat 1 undang-undang 29 tahun 2000 ini pemegang hak tidak hanya punya hak untuk mengijinkan atau melarang orang lain tanpa persetujuannya untuk menggunakan varietas tanaman secara komersial, bahkan bukan hanya varietasnya yang berupa benih akan tetapi juga bagian-bagian lain dari varietas itu yang mungkin bisa dipakai bahan untuk perbanyakan, termasuk penggunaan varietas turunan essensial dari varietas yang dilindungi.

Pasal 6 ayat 3 menguraikan hak yang dimiliki oleh pemegang hak yang meliputi kegiatan:

a. memproduksi atau memperbanyak benih;

b. menyiapkan untuk tujuan propagasi;

c. mengiklankan;

d. menawarkan;

e. menjual atau memperdagangkan;

f. mengekspor;

g. mengimpor;

h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.

Pasal 6 ayat 5 butir a mengatur tentang penggunaan varietas turunan essensial yang telah mendapat hak Perlindungan Varietas Tanaman atau mendapat penamaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan varietas turunan essensial sebelumnya. Pada penjelasan pasal ini dimaksudkan untuk mengatisipasi perkembangan bioteknologi modern seperti rekayasa genetika yang bisa menghasilkan varietas tanaman baru dengan jalan memindahkan gen yang memiliki sifat spesifik dengan ketepatan yang tinggi. Rekayasa genetika memungkinkan dihasilkannya varietas baru yang masih memiliki  sifat dasar seperti yang dimiliki varietas aslinya dengan berbagai tambahan karakteristik khusus. Misalnya kapas transgenik yang masih memiliki sifat varietas asli kapas tetapi dengan sifat khusus yang tahan terhadap hama, karena pada varietas kapas transgenik itu sudah dimasukkan gen yang bersifat membunuh hama. Secara implisit maka undang-undang ini mengakui bahwa rekayasa genetika di bidang pertanian ini dapat dilindungi dengan hak Perlindungan Varietas Tanaman.

3. Prosedur Perolehan Hak.

            Pasal 11 ayat 1, 2 dan 3 mengatur tentang syarat-syarat formal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan haknya.Misalnya, permohonan diajukan ke Kantor PVT secara tertulis, dilengkapi dengan identitas pemohon, nama varietas, deskripsi varietas termasuk ciri-ciri morfologinya beserta gambar atau foto varietas yang bersangkutan.

Pasal 11 ayat 4 UU 29 tahun 2000 sebagai berikut: : “ Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat menganggu lingkungan dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan; dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan ; dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang”.

Pengaturan pengakuan hak varietas tanaman untuk tanaman transgenik seperti yang tercantum dalam pasal 6 ayat 5 dan pasal 11 ayat 4 ini merupakan langkah yang cukup berani atau dapat dikatakan terlalu tergesa-gesa karena bioteknologi sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang baru dan masih diperdebatkan dari segi etika, segi keamanan bagi manusia dan lingkungan,  serta segi ekonomi.

Perdebatan dari aspek etika ini terjadi berkaitan dengan rekayasa genetika yang oleh para penentang rekayasa dikatakan bahwa manusia berlaku sebagai tuhan karena kemampuan mengombinasikan sifat-sifat bawaan atau genotipe ini tidak hanya bisa diterapkan pada tumbuhan (tanaman transgenik) tetapi juga pada binatang ( kloning domba) bahkan  bisa diterapkan pada manusia( human gene theraphy ) yang sekarang mulai diterapkan untuk mengurangi atau meniadakan penyakit yang disebabkan kelainan gen misalnya Down sydrom.( Dyson, Anthony dan Haris, 1994, h.13).

Perkembangan bioteknologi ini ditinjau dari segi aspek keamanan juga masih menimbulkan perdebatan. Hal ini karena hasil dari rekayasa genetika ini tidak bisa diperkirakan dengan tepat bahkan kadang-kadang hasilnya mengejutkan, seperti penanaman kapas transgenik di Sulawesi selatan. Contoh yang lain adalah penanaman tanaman transgenik kadang menimbulkan akibat yang tidak pernah di antisipasi sebelumnya seperti yang terjadi di kanada penanaman jagung transgenik (bt Corn) yang ternyata serbuk sarinya dapat membunuh ulat caterpilar yang merupakan ulat dari kupu-kupu monarch yang membantu penyerbukan pohon buah-buahan.(Charles Mann, Biotech goes wild, 1999, h.36). Atau penemuan dari ahli rekayasa genetika Denmark yang mengemukakan bahwa Brassica napus( tanaman untuk bahan baku minyak goreng) yang telah direkayasa agar tahan terhadap hama ternyata malah menyebabkan timbulnya hama rumput liar yang resisten terhadap herbasida.( Terry Hannesy, Biotech Battle, 2000, h.67).

Jika dilihat dari aspek ekonomi memang dapat dikatakan bahwa rekayasa genetika ini merupakan teknologi yang menjanjikan, dalam artian teknologi ini dapat digunakan untuk memajukan pertanian massal dengan hasil yang melimpah. Akan tetapi harus diingat pula bahwa teknologi ini bukanlah teknologi yang murah oleh karena itu yang mampu melakukan penelitian rekayasa genetika adalah negara-negara maju yang diwakili oleh perusahaan multi nasional. Kalaupun penelitian itu berhasil maka tidak ada teknologi yang bisa didapat dengan cuma-cuma semua itu harus disertai dengan kompensasi yang mahal.

Hal lain yang harus juga diperhatikan adalah selama ini adalah keikutsertaan  pemerintah menandatangani, akan  tetapi belum meratifikasi Protocol Cartagena on Biosafety Montreal 2000 yang merupakan standar dasar pengaturan bagi keamanan perpindahan, penanganan dan penggunaan jasad renik yang didapatkan dari rekayasa genetika (genetically modified organism) termasuk varietas baru tanaman transgenik yang merupakan rekayasa genetika, seperti yang termuat dalam article 3 paragraph g,h.i, Protocol Cartagena sebagai berikut:

g. Living modified organism means any living organism that possesses a novel combination of genetic material obtained through the use of modern biotechnology;

h. Living organism means any biological entity capable of transferring or replicating genetic material, including sterile organisms, viruses and viroids.

i. Modern Biotechnology means the application of:

a. In vitro nucleid acid techniques, includin recombinant deoxyriboucleid    acid (DNA) and direct injection of nucleid acid into cells or organelles or;

b. Fusion of cells beyond the taxonomoc family,

that overcome natural physiological reproductive or recombination barriers and that are not techniques used in traditional breeding and selection.

Protocol Cartagena ini mensyaratkan adanya the Biosafety Clearing House yaitu suatu badan yang berwenang untuk mengevaluasi keamanan dari suatu jasad renik hasil rekayasa genetika bagi kesehatan manusia dan lingkungan, sebelum jasad renik hasil rekayasa genetika itu di pindahkan baik melalui perdagangan atau ekspor impor, ataupun hanya transit dari negara yang satu ke negara lain.

Persoalan lain yang mungkin akan dihadapi Indonesia di masa mendatang adalah berkurangnya varietas lokal karena adanya penyeragaman penanaman varietas baru hasil rekayasa genetika dan akibatnya adalah berkurangnya keanekaragaman hayati Indonesia (erosi genetika), karena varietas lokal kalah bersaing dengan tanaman transgenik. Dampak ikutannya adalah terjadinya unifikasi tanaman dan akan membuat petani Indonesia mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi dengan perusahaan multinasional sebagai pemegang hak perlindungan varietas tanaman sekaligus penyedia benih.

4. Aspek Penetapan sanski Pidana.

          Pasal 10 Undang-Undang 29 tahun 2000 mengecualikan tindakan-tindakan berikut ini tidak dianggap sebagai pelanggaran yaitu: penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang bukan untuk tujuan komersial, penngunaan varietas untuk penelitian atau pengguanaan oleh pemerintah berkaitan dengan kegiatan pengadaan pangan dan obat-obatan tanpa mengabaikan kepentingan pemulia.

Menurut ketentuan pasal 66, 67 dan 68 Undang-Undang 29 tahun 2000, pemegang hak perlindungan varietas tanaman atau pemegang lisensi mempunyai hak melakukan gugatan ke pengadilan negeri apabila terjadi pelanggaran hak sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang 29 tahun 2000. Selain itu hakim juga berhak mengeluarkan putusan sela untuk menghentikan segala kegiatan yang dapat memperbesar kerugian yang disebabkan pelanggaran hak. Akan tetapi tidak dijelaskan disini di pengadilan negeri di seluruh Indonesia atau di Pengadilan Negeri tertentu yang berwenang menangani perkara itu berkaitan dengan tersedianya sumber daya manusia yang memahami hal ini.

Sedangkan ketentuan pidana diatur pada pasal 71sampai dengan pasal 75 sebagai berikut:

Pasal 71

“Barang siapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 tanpa persetujuan pemegang hak PVT dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda sebanyak dua milyar lima ratus juta rupiah.”

Pasal 72

“Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat1 dan pasal 23, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.”

Pasal 73

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 10 ayat 1 untuk tujuan komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah”

Pasal 74

“Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana penjara paling lama lima tahun dan paling banyak satu miliar rupiah”

Pasal 75

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini adalah tindak pidana kejahatan”

Ketentuan pidana yang ada dalam undang-undang ini menurut penulis terlalu berlebihan baik mengenai sanksi pidana badan maupun pidana denda yang luar biasa besar jumlahnya. Sedangkan bila dicermati, pihak yang punya kaitan erat dengan undang-undang ini adalah para petani dan sangat tidak masuk akal dengan mencantumkan denda yang tidak mungkin mampu dibayar oleh petani bila memang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Ketentuan tersebut diatas juga merupakan pengingkaran terhadap hak dasar yang dimiliki oleh petani untuk menyimpan benih untuk masa tanam berikutnya serta bertentangan dengan budaya komunal yang ada di Indonesia.

D. Simpulan

1. Secara umum penerapan pasal 27 TRIPs membawa implikasi yang cukup signifikan bagi perubahan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia khususnya paten. Hal ini menyebabkan meluasnya lingkup perlindugan paten untuk semua bidang teknologi serta keharusan bagi Indonesia untuk menyediakan aturan hukum sui generis untuk perlindungan varietas tanaman.

2. Secara keseluruhan keputusan pemerintah Indonesia untuk mengecualikan paten untuk tanaman merupakan hal tepat, bila dikaitkan dengan standar persyaratan paten yang cukup sulit dipenuhi untuk penemuan atas varietas tanaman baru, terutama yang menyangkut aspek novelty, dan penerapan di bidang industri. Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual untuk varietas tanaman baru inipun cukup memadai karena aturan-atura dasarnya diambil dari Konvensi UPOV. Akan tetapi pilihan menyediakan aturan hukum yang sui generis seperti dalam undang-udang nomor 29 tahun 2000 tampaknya perlu dikaji ulang, terutama aturan yang menyangkut tanaman hasil rekayasa genetika beserta dampak ikutannya serta perlu dicantumkannya hak petani untuk menyimpan benih untuk masa tanam berikutnya  bukan termasuk kategori pelanggaran hak atau yang biasa disebut Farmer Rights yang secara luas harus diakui dan dilindungi keberadaannya.

Oleh karena itu, menurut pendapat penulis,  perlu segera diadakan amandeman terhadap materi undang-undang nomor 29 tahun 2000 tentang Hak Perlindungan Varietas Tanaman sehingga lebih mengutamakan kepentingan nasional, terutama yang menyangkut  kebijakan penyediaan pangan, pola tanam, uji dampak lingkungan terhadap produk rekayasa genetika  dan hak-hak petani yang secara tradisional berlaku di Indonesia, juga ketentuan tentang sanksi pidana.

Daftar Pustaka

Dyson, Anthony and John Harris, Ethics and Biotechnology, Routledge, London, 1994.

 

Harmsen, Richard, The Uruguay Round: A boon for The Wolrd Economy, Finance and Development, 32(1), Maret, 1995.

 

Hennessy, Terry, Biotech Battle, Progressive Grocer, 79(1), Januari 2000.

Keyzer, Patrick, Plant Varieties Right, IASTP Phase II, University of Technology Sydney, 2000.

 

Mann, Charles, Biotech Goes Wild, Technology Review, 102(4) Juli/Augustus, 1999.

 

Mc Keough, Jill and Andrew Stewart, Intellectual Property in Australia, 2nd Edition, Butterworths, Sydney, 1997.

 

Plant Breeder’s Right Act 1994.

 

Rifkin, Jeremy, The Harnessing and Remaking the World, the Biotech Century, Jeremy Tarcher/Putnam, New York, 1998.

 

Richer, David, Intellectual Property Rights who needs it?, CGIAR/NAS Boiotechnology Conference, Oktober 21-22,1999.

 

Ricketson, S and Richardson, Intellectual Property, Cases, Material and Commentary 2nd Edition, Butterworth, Sydney, 1998.

TRIPs Agreement.

 

UPOV Convention 1961, 1978, 1991.

 

Verma, SK,  TRIPs and Plant Variety Protection in  Developing Countries, EIPR, Volume 17,Juni, 1995.

 

UU  8/1989 tentang paten

UU 13/1997 tentang perubahan UU no 8/1989 tentang Paten

UU 14/2001 tentang Paten

http://www. wto.org

http://www.wipo.org

http://www.upov.int

http://www.cpvo.fr

Kompas,”Uji Coba kok 500 hektar”, 10 pebruari 2001.

 

 

 

 

 


[1] Pengajar mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

 
Leave a comment

Posted by on 4 May 2012 in artikel jurnal

 

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: