RSS

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN HAK PATEN DAN HAK CIPTA UNTUK HASIL PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI

04 May

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN HAK PATEN DAN HAK CIPTA UNTUK HASIL PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI

OLEH: YULIATI,SH.,LL.M[1]

yuliaticholil@ub.ac.id

Legal Protection on Patent and Copyrights of Research Report, Discussion Paper, presented at National Seminar on IPR Socialization toward University Authority, Brawijaya University, Faculty of Basic Science, Biology Department, and 27 June 2003.

 

 

  1. A.   Pendahuluan

Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual[2] dalam hampir satu dekade terakhir tidak dapat dipisahkan dari hasil-hasil Perjanjian Putaran Uruguay 1994, yang memasukkan Hak Kekayaan Intelektual sebagai salah satu issue baru yang terangkum dalam TRIPs (Trade Related Aspects on Intellectual Property Rihgts) dalam perjanjian GATT ( General Agreement on Trade and Tariffs), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari  Perjanjian pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization). [3]Indonesia sebagai salah satu negara peserta yang meratifikasi perjanjian ini mempunyai kewajiban untuk menerapkan ketentuan-ketentuan dalam TRIPs kedalam sistem hukum HKI Indonesia secara konsisten. Kewajiban ini direspon oleh pemerintah Indonesia dengan mengadakan amandemen terhadap Undang-Undang HKI yang telah ada (Hak Cipta, Paten dan Merek), serta membuat Undang-Undang HKI yang belum ada (Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta Perlindungan Varietas Baru Tanaman) yang semuanya telah sesuai dengan ketentuan TRIPs.

HKI sebagai konsep hukum merupakan terminologi umum untuk menyebut berbagai hak atau sekumpulan hak yang melindungi upaya kreatif  manusia atau khususnya perlindungan hukum atas hasil kreativitas manusia yg mengandung keuntungan ekonomis. Berbagai hasil karya kreatif manusia tersebut digolongkan menjadi 2 bagian besar yaitu Hak Cipta (Copy Right) dan Hak Milik Industri (Industrial Rights) yang meliputi Hak Paten, Hak atas Merek, Desain Industri, Desain Tata letak Sirkit Terpadu dan Rahasia Dagang. Semua hak-hak tersebut diatur dan dilindungi dalam sistem hukum HKI. Hukum juga memberikan jaminan perlindungan dengan menerapkan ancaman sanksi, dan upaya pemulihan hak lainnya yang dapat dipertahankan oleh pemilik hak  apabila terjadi pelanggaran.

Pranata hukum yang mengatur HKI di Indonesia telah lengkap dan secara efektif telah berlaku, yang didasarkan pada masing-masing obyek HKI sebagai berikut:

  1. UU 30/ 2000 tentang Rahasia Dagang
  2. UU 31/ 2000 tentang Desain Industri
  3. UU 32/ 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
  4. UU 14/ 2001 tentang Paten
  5. UU 15/ 2001 tentang Merek
  6. UU 19/2002 tentang Hak Cipta ( berlaku efektif tgl 23 Juli 2003).

Bila dibandingkan dengan hak milik kebendaan yang lain, HKI merupakan konsep yang abstrak, karena bentuk kepemilikannya tidaklah nyata (intangible) serta wujud kepemilikan hanya berupa klaim atau tindakan hukum. Hal ini berarti bahwa kepemilikan hanya tercatat dalam format hak (biasanya berupa sertifikat) dan dalam pelaksanaannya memerlukan tindakan hukum, terutama bila terjadi pelanggaran. Oleh karena itu penegakan hukum HKI akan berjalan baik apabila ada kesadaran dan pengakuan serta penghargaan terhadap HKI oleh masyarakat dengan cara tidak menggunakan  atau memanfaatkan HKI milik orang lain tanpa ijin, sehingga merugikan pemiliknya.

Ada beberapa justifikasi perlindungan HKI sebagaimana pendapat Jill Mc Keuogh dan Andrew Stewart sebagai berikut :[4]

  1. Alasan Moral, seorang yang melakukan usaha kreatif memiliki hak dasar untuk diakui dan memiliki hasil karya kreatifnya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 (2) Deklarasi Hak Asasi manusia yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan secara moral dan keuntungan material  dari hasil  kreativitasnya di bidang ilmu pengetahuan, karya seni dan sastra. Oleh karena itu seorang yang menghasilkan karya ( pencipta, inventor ) berhak untuk menikmati hasil jerih payahnya.
  2. Alasan Ekonomi, alasan ini didasarkan pada pertimbangan ekonomis bahwa proses atau tahapan penciptaan selalu ada biaya, waktu dan tenaga yang dikorbankan dan semua itu dibayar kembali. Selain itu perlindungan HKI juga diperlukan bagi pelaku bisnis dan masyarakat dari praktek persaingan yang curang.

Dari dua alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya perlindungan HKI akan menimbulkan “reward cycles” bagi orang yang menghasilkan karya, pelaku bisnis yang melakukan investasi dan perdagangan serta masyarakat sebagi konsumen, yang secara simultan dapat mendukung perkembangan  ekonomi dan sosial secara keseluruhan.

  1. B.   PERMASALAHAN
    1. Bagaimanakah perlindungan hukum atas hasil penelitian dilakukan oleh pengajar pada Perguruan Tinggi menurut regime perlindungan hak cipta dan Paten?
    2. Bagaimanakah penentuan hak atas pemanfaatan hasil penelitian yang dihasilkan oleh pengajar pada Perguruan Tinggi?

 

  1. C.   PEMBAHASAN
    1. 1.    Prinsip Dasar Perlindungan Hak Paten

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimanapun tidak dapat dilepaskan dari peran perguruan tinggi sebagai sumber utama invensi dari hasil-hasil penelitian secara berkesinambungan. Perlindungan hukum atas invensi-invensi melalui regim perlindungan paten merupakan langkah yang sangat strategis bagi pemanfataan invensi lebih lanjut dalam kegiatan perdagangan.

Pertama, keberadaan sistem paten, yang memungkinkan inventor mendapatkan hak eksklusif untuk melaksanakan invensinya pada waktu yang terbatas atau mengalihkan pada orang lain, memberikan landasan yang kuat bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan pengembangan, karena adanya jaminan perlindungan hukum bagi invensinya dalam  pemanfaatan selanjutnya sehingga peneliti juga bisa mendapatkan keuntungan ekonomis.

Kedua, Periode yang terbatas bagi pemegang hak paten untuk menggunakan invensi tersebut memberikan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan pengembalian atas modal yang telah ditanamkan serta memberikan perlindungan atas persaingan usaha yang tidak jujur.

Ketiga, keberadaan sistem paten yang baik merupakan sumber informasi yang berharga bagi pengembangan, pengklasifikasian dan penyebarluasan teknologi bagi semua orang, terutama para peneliti agar tidak melakukan penelitian yang sudah pernah dilakukan dan hasilnya sudah dipatenkan oleh pihak lain (re-inventing wheel). Hal ini dimungkinkan, karena penerima paten juga diharuskan menguraikan invensinya secara lengkap, sehingga pada saat berakhirnya paten, informasi tersebut menjadi public domain yang bisa diakses siapa saja.

Terminologi paten berasal dari bahasa latin ”littera patents” yang berarti terbuka atau bebas.[5] Paten Venesia merupakan aturan hukum tertulis pertama yang memuat konsep dasar perlindungan paten misalnya memberikan hak istimewa bagi inventor untuk memonopoli invensinya selama 10 tahun.[6]

Dalam perkembangan selanjutnya prinsip dasar ini tetap berlaku dengan berbagai variannya, sampai pada aturan terbaru dalam TRIPs yang berlaku seragam untuk semua anggota WTO. Berlakunya TRIPs membawa perubahan yang cukup signifikan bagi sistem paten di Indonesia, karena Indonesia juga harus menyesuaikan pranata hukumnya. Ada 4 hal yang harus dipenuhi dalam pranata hukum paten di Indonesia sejalan dengan berlakunya TRIPs:

  1. Perluasan obyek paten untuk semua invensi baik berupa proses atau produk di semua bidang ilmu pengetahuan.(ps.27(1) TRIPs).
  2.  Pengakuan paten atas varitas baru tanaman (ps.27(2) TRIPs).
  3. Jangka waktu perlindungan paten selama 20 tahun dan tidak ada perpanjangan (ps.33 TRIPs).
  4. Berlakunya Azas pembuktian terbalik (reverse burden of proof) dalam pelanggaran paten.(ps 34 TRIPs).

Pasal 1 angka 1 UU 14/2001 menyatakan :

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri hasil penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

 

Dari definisi tersebut diatas ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan:

Pertama, paten pada hakekatnya adalah perjanjian antara negara (sebagai pemberi paten) dengan Inventor (sebagai penerima paten). Sebagai suatu perjanjian maka ada hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, dalam hal paten negara memberikan hak kepada inventor untuk memanfaatkan invensinya secara eksklusif (monopoli), akan tetapi negara juga mewajibkan inventor untuk mengungkapkan invensinya secara rinci.

Kedua, Lingkup paten, Pemberian hak paten harus memenuhi 3 syarat (pasal 2 UU 14/2001) yaitu:

  1. Unsur kebaruan ( Novelty)

Suatu invensi dianggap baru, jika invensi tersebut tidak diantisipasi dalam “prior ar”t[7]. Penetapan “prior art” biasanya didasarkan pada adanya perbedaan antara publikasi yang dicetak atau pengungkapan lisan atau pemakaian sebelumnya.

  1. Mengandung langkah inventif (non- obviousness), artinya suatu invensi  mengandung langkah inventif apabila bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Untuk melihat apakah suatuinvensi mengandung langkah inventif didasarkan pada dua hal yaitu:pertama, merupakan hasil pemikiran yang kreatif , kedua, adanya kemajuan yang bermakna dari teknologi yang terdahulu.
  1. Dapat diterapkan dalam industri (industrial Applicable), invensi tersebut tidak hanya berupa teori, akan tetapi merupakan suatu proses atau produk yang dapat diaplikasikan dalam bidang manufaktur untuk menghasilkan barang secara massal.

Ketiga, jangka waktu perlindungan paten adalah 20 tahun untuk paten biasa/standart patent ( ps.8 UU 14/2001) dan 10 tahun untuk paten sederhana/petty patent (ps. 9 UU 14/2001).Rasio dari penetapan jangka waktu perlindungan bahwa dalam rentang waktu tersebut diatas inventor dan investor dianggap telah mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk  meneliti dan mengembangkan paten.

Keempat, Subyek paten adalah orang yang berhak memperoleh paten yaitu inventor atau beberapa inventor (untuk invensi yang dihasilkan bersama-sama).(ps.10 UU 14/2001).

Kelima, Hak pemegang paten(16 UU 14/2001), undang-undang memberikan hak bagi pemegang hak paten untuk melaksanakan patennya dan melarang pihak lain yg tanpa persetujuannya :

  1. Dalam hal paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
  2. Dalam hal paten proses; menggunakan produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Keenam,Kewajiban pemegang paten adalah melaksanakan patennya di Indonesia, bila berupa paten produk maka wajib membuat produknya di Indonesia, bila berupa paten proses maka wajib menggunakan proses yang diberi paten di Indonesia. (ps.17 UU 14/2001). Rasio ketentuan dalam poin kelima dan keenam adalah dengan pemberian paten diharapkan juga bisa terjadi alih teknologi, penyerapan investasi dan penyediaan lapangan pekerjaan sehingga secara simultan pemberian paten dapat menggerakan kegiatan perekonomian.

Ketujuh, paten diberikan atas dasar permohonan (stelsel konstitutif), karena dalam penentuan ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi sebelum permohonan  paten dikabulkan.

Kedelapan, Penyelesaian sengketa, apabila ada pelanggaran paten, undang-undang menawarkan tiga cara untuk menegakan hak yaitu melalui gugatan perdata (ps. 117 s/d123), melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa ( ps. 124) serta tuntutan pidana ( ps.130-133), satu hal yang harus diingat bahwa sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik (ps 119) hal ini berkaitan dengan sulitnya pembuktian pelanggaran paten dan untuk menjaga kepentingan yang wajar dari pemegang hak paten.

 

  1. 2.    Prinsip Dasar Perlindungan Hak Cipta

Bila dibandingkan dengan paten, maka pengaturan dan perllindungan hak cipta relatif lebih sederhana. Prinsip dasar dari hak cipta adalah adanya pengakuan hak bagi pencipta untuk mengkomersialisasikan ciptaannya dan melarang pihak lain untuk menggunakan ciptaannya tanpa seijin pencipta. Konsep Hak cipta ini berkembang secara bersamaan di Inggris dan di Perancis pada abad pertengahan yang membawa warna tersendiri dalam perkembangan pranata hukum hak cipta.

Konsep yang berkembang di Inggris dan diikuti oleh negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law, menitikberatkan perlindungan pada penerbit atau orang yang memiliki hak untuk memperbanyak ciptaan (copyrights) dari tindakan penggandaan yang tidak sah.

Sedangkan konsep yang berkembang di Perancis dan diikuti oleh negara-negara yang menganut sistem hukum Civil Law, menitikberatkan perlindungan kepada pencipta yang memiliki hak tidak hanya untuk mengontrol kepentingan ekonomi tetapi juga adanya pengakuan dan perlakuan terhadap integritas pencipta (droit d’auteuers) yang dimunculkan dalam “moral rights[8]. Dalam perkembangan selanjutnya kedua konsep ini saling berpengaruh, akan tetapi istilah yang lazim dipakai adalah copyrights untuk menyebut hak cipta.

Perkembangan pranata hukum hak cipta di Indonesia juga berubah sejalan dengan diratifikasinya perjanjian TRIPs. Beberapa hal yang harus diamandemen dalam Undang-Undang hak cipta Indonesia agar sesuai dengan ketentuan Pasal 9- 12  TRIPs sebagai berikut:

  1. Semua negara anggota harus tunduk pada ketentuan dalan Konvensi Bern[9].
  2. Hak cipta hanya melindungi ekspresi bukan ide, prosedur ataupun metode dan konsep matematika.
  3. Negara peserta harus memberikan perlindungan hukum atas program komputer dan data base dalam regim hak cipta.
  4. Negara peserta harus mengatur rental rights[10] untuk computer program dan karya sinematografi.
  5. Jangka waktu perlindungan karya cipta, kecuali hak atas karya fotografi dan seni terapan, tidak boleh kurang dari  seumur hidup pencipta ditambah  50 tahun.

Ketentuan dalam TRIPs ini di adopsi oleh Indonesia dalam Undang-undang 12/1997 tentang Hak cipta  dan Undang-Undang 19/2002 tentang Hak Cipta yang akan berlaku efektif tanggal 23 Juli 2003.

Pasal 1 angka 1 UU 19/2002 menyatakan:

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Dari ketentuan Pasal 1 angka satu tersebut diatas dapat dianalisa sebagai berikut:

Pertama, Hak cipta pada hakekatnya adalah perjanjian antara pencipta dengan pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak  ciptaannya. Konsekuensi logis dari definisi ini adalah:

  1. peran pemerintah hanyalah sebagai administrator, akan tetapi tidak menerbitkan atau memberikan hak seperti paten.Hal ini tercermin dalam sistem pendaftaran hak cipta yang bersifat Negatif Deklaratif artinya Setiap orang yang mendaftarkan karya ciptanya dianggap sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya (pasal 5) .
  2. Pada dasarnya hak cipta diakui keberadaannya apabila ciptaan itu merupakan karya original (hasil dari daya kreativitas pencipta) dan dalam bentuk yang tetap dan nyata (fix and tangible) (pasal 12).
  3. Pendaftaran ciptaan bukanlah suatu keharusan, karena tanpa  pendaftaranpun karya cipta secara otomatis sudah mendapatkan perlindungan hukum (Pasal 2). Adapun cara yang diakui secara internasional sebagai berikut[11]:
  • Untuk karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra cukup dengan membubuhkan tanda Ó disertai nama pencipta dan tahun penerbitan.
  • Untuk karya rekaman (audio dan audiovisual) dengan membubuhkan tanda P atau N didalam lingkaran disertai tahun penerbitan.
  • Untuk memperkuat pengakuan perlindungan hak cipta dapat ditambahkan maklumat “Todos los derechos reservados” /“All Rights Reversed”[12]

Kedua, Undang- undang telah menetapkan secara limitatif jenis ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagai berikut (ps.12 UU19/2002):

  • Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
  • Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
  • Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  • Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  • Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
  • Seni rupa, dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
  • Arsitektur;
  • Peta;
  • seni batik;
  • fotogafi;
  • Sinematografi;
  • Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Ketiga, jangka waktu berlakunya hak cipta berdasarkan obyeknya secara umum adalah selam hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia kecuali, program komputer, sinematografi, data base dan karya pengalihwujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Sedangkan hak cipta atas susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertamakali diterbitkan (pasal 29 dan 30).

Keempat, Hak Pencipta dan atau pemegang hak cipta dibagi menjadi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah mengijinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. Sedangkan hak moral adalah hak  yang melekat pada pencipta , yaitu hak untuk selalu  dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan  hak atas keutuhan ciptaannya terhadap perubahan isi maupun judul. Hak moral ini tidak bisa dialihkan seperti hak ekonomi.

Kelima, Pemanfaatan hak cipta tidaklah sepenuhnya bersifat monopoli seperti paten, karena ada pengecualian-pengecualian yang berdasarkan pada pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat (fair dealing)[13], yang tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Sebagaimana diatur dalam pasal 14 dan 15 UU 19/2002 sebagai berikut:

Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

    1. Pengumuman dan atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
    2. Pengumuman dan atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan atau diperbanyak oleh dan atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika karya cipta itu diumumkan dan atau diperbanyak;
    3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

  1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
  2. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
  3. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya atau sebagian, guna keperluan:

(i)            ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau ;

(ii)           pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;

  1. Perbanyakan suatu   ciptaan  bidang ilmu pengatahuan, seni dan sastra dalam huruf braille guna keperluan tuna netra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial;
  2. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
  3. Perubahan yg dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti  ciptaan bangunan;
  4. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

 

 

Persoalan yang biasanya muncul berkaitan dengan fair dealing ini adalah seberapa banyak seseorang dapat menggunakan ciptaan pihak lain dengan alasan untuk pengembangan, penelitian dan pendidikan. Undang-Undang memberikan batasan secara kualitatif artinya pengambilan ciptaan pihak lain tidak lebih dari 10 % dari bagian yang paling substansial dan menjadi ciri khas suatu ciptaan, walaupun dalam prakteknya cukup sulit untuk menentukan hal ini.

 

  1. Aspek  Perlindungan Hukum HKI untuk Hasil Penelitian di Perguruan Tinggi

Ada beberapa persoalan mendasar berkaitan dengan perlindungan HKI atas Hasil penelitian di Perguruan Tinggi.

Pertama, siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan Hak kekayaan intelektual? untuk menjawab pertanyaan ini , kita harus menelusuri kembali proses dari penelitian yang bersangkutan, karena ada berbagai kemungkinan yang bisa terjadi:

  1. Bila penelitian dilakukan oleh peneliti dengan kapasitas sebagai dosen Universitas, dibiayai oleh universitas, dilakukan dalam jam kerja dan menggunakan fasilitas milik universitas, maka menurut undang-undang pemilik HKI adalah Universitas, karena universitas dapat disetarakan sebagai majikan.
  2. Bila penelitian dilakukan oleh peneliti dengan sumber pendanaan dari luar universitas, maka pemilik HKI adalah pihak yang mendanai penelitian tersebut, peneliti hanya berhak disebut namanya sebagai inventor atau pencipta, pemberi dana dapat disetarakan dengan pemesan.
  3. Bila penelitian dilakukan oleh peneliti dengan sumber pendanaan dari luar universitas, akan tetapi menggunakan fasilitas universitas maka pemilik HKI adalah pemberi dana dan Universitas.
  4. Bila penelitian dilakukan dan dibiayai sendiri oleh peneliti, akan tetapi menggunakan fasilitas universitas maka pemilik HKI adalah peneliti dan universitas.
  5. Bila penelitian dilakukan dan dibiayai sendiri oleh peneliti, maka pemilik HKI adalah peneliti.

Persoalan kepemilikan HKI  dalam konteks hubungan kerja dianut prinsip bahwa majikan/ pemesan yang menjadi pemilik HKI ( ps.12 UU 14/2001 dan ps 8 UU 19/2002). Ketentuan tersebut diatas bukanlah harga mati, karena untuk menentukan kepemilikan HKI para pihak yang bekerja sama dapat membuat kesepakatan-kesepakan tentang kepemilikan HKI dari hasil penelitian, apalagi bila dilihat bahwa kedudukan antara dosen dan universitas tidaklah persis sama seperti dalam hubungan majikan dan karyawan dalam suatu perusahaan, sehingga penentuan kepemilikan hasil penelitian bukanlah hal yang mudah.

Sebagai bandingan, di Australia sejak tahun 1995 terbentuk komite yang terdiri dari para wakil rektor se- Universitas di Australia yang duduk bersama untuk menetapkan pedoman dasar kepemilikan HKI untuk hasil penelitian di Universitas, walaupun pelaksanaan selanjutnya diserahkan pada kebijakan masing-masing universitas. [14] Pada umumnya penentuan kepemilikan disandarkan pada asumsi hukum secara umum dan dibedakan menurut obyek HKI-nya misalnya[15]:

a. Hasil penelitian  yang dihasilkan oleh dosen dalam kaitan dengan pekerjaannya dan terikat perjanjian kerja dengan universitas, biasanya universitas adalah pemilik HKI kecuali diperjanjikan lain dengan tidak mengesampingkan kepentingan peneliti misalnya:

  • Adanya pembagian keuntungan yang seimbang (fair share) bila karya tersebut dikomersialisasikan;
  • Adanya jaminan  yang layak atas keutuhan karya (hasil penelitian);
  • Adanya pengakuan sebagai inventor atau pencipta.

b. Hasil penelitian yang dihasilkan dengan menggunakan fasilitas (laboratorium, computer, media lainnya maka pemilik HKI adalah  Universitas.

c.  Bila hasil penelitian tersebut berbasis pada  hasil penelitian terdahulu milik universitas (baik yang dipatenkan atau tidak) maka pemilik HKI adalah Universitas.

d. Bila penelitian itu melibatkan beberapa dosen, karyawan dan mahasiswa maka pemilik HKI adalah Universitas.

e. Bila penelitian didanai oleh Universitas secara langsung maka pemilik HKI adalah Universitas, kecuali diperjanjikan lain.

Kedua, Bagaimanakah bentuk perlindungan hukumnya? Untuk menjawab persoalan ini maka harus dicermati dulu  dalam bentuk apa  hasil penelitian itu sendiri. Bila yang dimaksud adalah laporan penelitian (karya tulis) , maka bentuk perlindungan HKI mengikuti regime hak cipta. Bila yang di maksud adalah teknologi maka dapat dipilah-pilah menurut obyek HKI, misalnya bila hasil penelitian tersebut merupakan teknologi ( baik proses maupun produk) maka bentuk perlindungan hukumnya mengikuti paten, paten sederhana atau rahasia dagang. Bila hasil penelitian berupa bentuk dua dimensi atau tiga dimensi yang lebih ditekankan pada penampakan luar maka bentuk perlindungannya mengikuti desain.

Ketiga, strategi perencanaan untuk mendapatkan HKI atas hasil penelitian. Persoalan ini akan muncul apabila hasil penelitian tersebut merupakan invensi  yang mungkin dapat didaftarkan HKI-nya. Misalnya, Hasil penelitian yang berupa teknologi yang layak dipatenkan. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh peneliti adalah persoalan cara, tempat dan waktu  pengungkapan invensi atas penelitian dengan tanggal diajukannya permohonan paten, karena bila tidak cermat akan dapat menggugurkan unsur kebaruan (novelty) dari invensi  hasil penelitian tersebut.

Ada tiga cara yang dianggap sebagai pengungkapan invensi yang bisa dianggap sebagai bagian prior art sebagai berikut [16]:

  • Penguraian invensi melalui tulisan secara rinci yang diterbitkan atau dipublikasikan;
  • Penguraian invensi secara lisan yang diungkapkan di muka umum;
  • Pengungkapan melalui pemakaian di muka umum, sehingga setiap orang mampu memakainya.

Persoalan cara dan waktu pengungkapan invensi dan kebijakan penentuan unsur kebaruan seringkali menimbulkan permasalahan, karena adanya perbedaan kepentingan antara peneliti dan ketentuan dalam Undang-undang paten. Seorang peneliti, biasanya apabila menghasilkan invensi maka ingin mempublikasikan secepatnya bahkan tidak jarang publikasi itu memuat informasi yang terinci ( step by step) sehingga orang lain yang mempunyai ketrampilan yang sama dengan peneliti dapat mengapplikasikan invensi tersebut. Sedangkan undang-undang mensyaratkan bahwa invensi dianggap baru apabila tanggal penerimaan invensi tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya (pasal 3 ayat1). Hal inilah yang menyebabkan suatu invensi kehilangan unsur kebaruan (novelty-nya) karena pada saat invensi tersebut diajukan hak patennya, deskripsi paten dan publikasi (misalnya dalam bentuk artikel, atau demo) tidak ada perbedaan, karena semua informasi sudah diungkap seluruhnya maka invensi tersebut tidak lagi layak untuk dipatenkan.

Sedangkan yang berkaitan dengan tempat pengungkapan, UU 14/2001 menganut regime novelty yang bersifat universal sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 3 (2) yang artinya bahwa suatu invensi dianggap baru bila invensi tersebut belum pernah diungkapkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Untuk menjembatani persoalan pengungkapan yang menjadi bagian prior art dan tenggang waktu untuk mengajukan hak paten maka undang-undang memberikan tenggang waktu seperti yang diatur dalam pasal 4 UU 14/2001 yang intinya: Suatu invesi dianggap baru dalam waktu paling lama 6 bulan sebelum invensi tersebut didaftarkan dan diterima pendaftarannya (filling date), bila invensi tersebut dipertunjukkan dalam pameran resmi secara nasional atau internasional atau invensi telah digunakan di Indonesia oleh inventor sebagai bagian dari penelitian(ayat 1). Invensi tetap dianggap baru, apabila dalam jangka waktu 12 bulan setelah filling date, ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kerahasiaan invensi tersebut (ayat 2). Oleh karena itu diperlukan kebijakan dari peneliti untuk tidak mengungkapkan invensinya kepada umum sebelum permohonan paten diajukan.

Keempat, hal lain yang patut dipertimbangkan dalam perencanaan pengajuan HKI atas hasil penelitian adalah pilihan HKI mana yang paling menguntungkan bagi peneliti pada saat invensinya dikabulkan HKI-nya. Berikut ini ditampilkan sisi pasitif dan negatif dari perlindungan HKI menurut obyeknya.

a. Bila invensi tersebut akan dimohonkan hak patennya (baik paten standar maupun paten sedarhana). Segi positifnya: perlindungan hukum paling strategis dan penegakan hukumnya paling kuat, bila dikabulkan patennya kemungkinan pengalihan haknya mudah dan jelas. Segi negatifnya: biaya pengajuan dan biaya lainnya mahal, prosesnya lama dan tidak pasti. Oleh karena itu harus diperhitungkan dengan cermat apakah invensi tersebut layak untuk dipatenkan atau tidak dan apakah cost and benefit nya seimbang.

b. Bila invensi tersebut tidak dimohonkan hak paten, maka invensi tersebut tetap bisa dilindungi melalui rahasia dagang. Segi positifnya : prosedur mudah, karena tanpa pendaftaran, kecuali bila akan dialihkan ke pihak lain (perjanjian pengalihannya yang didaftarkan  di dirjen HKI bukan substansinya). Segi negatifnya : penegakan hukumnya sulit kecuali sejak awal sudah dibuat perjanjian yang jelas ( tertulis) bahwa semua orang yang terlibat dalam penelitian yang menghasilkan invensi diwajibkan untuk menjaga kerahasiaannya. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan pilihan mana yang akan diambil dengan mempertimbangkan segala kelebihan dan kekurangan hasil penelitian tersebut, termasuk kemungkinan pemanfaatan komersialnya, karena tidak semua invensi dapat di patenkan dan invensi  yang mendapat hak patenpun tidak selalu dapat langsung dikomersialisasikan. Hanya invensi yang tepat dengan waktu dan permintan pasarlah yang akan menguntukan bila diajukan hak patennya. ( Lihat box 1: kisah sukses dan gagalnya suatu invensi, box 2: Pemberian paten pertama dan komersialisasi pertama dari invensi).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOX 1: SUCCESS AND FAILURE IN PATENTING ACADEMIC RESEARCH[17]

 

Successes

Magnetic Resonance Imaging (MRI)- Research in a number of UK Universities( oxford, Aberdeen, Nottingham) was initially funded by the Medical Research Council to develop the physical phenomenon of Nuclear Magnetic Resonance (MNR) for medical diagnosis. The Universities developed the technique of MNR to produce images of the inside of bodies in cross section, colour cded according to the chemical  and physical characteristics of the organs present. MRI now is used extensively throughout the world as a diagnostic tool in a wide range of medical areas. The values of the IPR involved in MRI was regognised at the outset, patented through BTG, and academic sources now have recieved over £30 M each year fro their share of royalties and licence payment.

 

Failure

Monoclonal antibodies- In fighting infection, B-cells in the body produce proteins called antibodies, which attach themseselves onto foreign cells, activating other immune cell to kill the antibody labelled invader. Prior to 1975 antibodies were produce artificially through fermentation, although production based ceased only after a few hours. However, in 1975 Kohler and Milstein, working at the MRC laboratories in Cambrigde, developed an alternative approach which fused B cells to cancer cells to produce hybridoma cells as the production can produce itself, this extends the lifetime of B cell through fermentation.

Since 1975, hundreds of applications for monoclonal antibodies have been found, including a wide range of medical and vetenary diagnostic tests and to extract other proteins products from cultures of genetically engineered organism. Attempts are now being made to produce secong generation of menoclonal antibodies can deliver precise and accurate doses of drug onto cancer cells, thereby avoiding the adverse effects of chemotherapy. Monoclonal antibodies were not patented, and thus the MRC recieve no royalties or licence fees from their invention.

Sumber :Patents, Research and Technology, Compatibilities and Conflicts, Parlementary Office of Science and Technology, London, 1996, h.42

 

BOX 2: TIME ELAPSE BETWEEN FIRST PATENTED INVENTION AND COMMERCIAL PRODUCTS

 

 

Invention                                 First Patents                Commercial Products

 

DDT                                        1874                            1942

Fluorescent lighting                 1859                            1933

Helicopter                                1912                            1941

Insulin                                      1920                            1924

Jet Engine                               1791                            1944

Penicillin                                  1928                            1944

Power steering                        1925                            1931

Radar                                      1904                            1935

Radio                                       1900                            1915

Space Rockets                       1920                            1944

Safety Razors                         1895                            1905

Television                                1905                            1940

Transistor                                1948                            1955

Zip Fastener                            1891                            1923

Sumber: Patents, Research and Technology, Compatibilities and Conflicts, Parlementary Office of Science and Technology, London, 1996, hal. 37

 

  1. D.   KESIMPULAN
    1. Perguruan Tinggi mempunyai peluang yang sangat besar untuk menghasilkan penelitian dan karya cipta yang mendapat perlindungan hukum HKI.
    2.  Perlu sosialisasi HKI secara berkesinambungan untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang HKI.
    3. Perlu segera dibuat aturan yang jelas  tentang hak dan kewajiban antara pengajar, mahasiswa dan fakultas dan atau Universitas dalam pemanfaatan secara ekonomis  karya penelitian maupun karya cipta  yang telah  dihasilkannya sehingga dapat menguntungkan semua pihak.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

CLRC, Copyrights Reform : A Consideration of Rationales, Interest and Objectives, 1993

Executive Summary, Presentation to IASTP intellectual Property Rights, 1997.

Hanns Ulrich,GATT: Industrial Property Protection, Fair Trade and Development, ICC Studies Volume 11, Max Planck Institute, Munich, 1998.

Konvensi Pan Amerika Revisi Havana 1928.

Keputusan Mentri Hukum dan Perundang-undangan RI no.03.PR.07.10 tahun 2000.

Mc Keough and Stewart, Intellectual Property In Australia, 2nd Edition, Butterworth, Sydney, 1998.

Ownership of Intellectual Property Rights in Universities, a discussion paper, AVCC, Canberra, 1995.

Patents, Research and Technology, Compatibilities and Conflicts, Parlementary Office of Science and Technology, London, 1996.

Winfried Arnold, Patent in the Field of Biotechnology, A short Guide to inventors and Administrators, http://www.ipmall.flp.edu

 

 


 

[1] Penulis adalah Pengajar pada Fakultas Hukum  Universitas Brawijaya Malang.

 

[2] Pemakaian istilah HaKI menjadi HKI berdasarkan Keputusan Mentri Hukum dan Perundang-undangan RI no.03.PR.07.10 tahun 2000.

 

[3] Hanns Ulrich,GATT: Industrial Property Protection, Fair Trade and Development, ICC Studies Volume 11, Max Planck Institute, Munich, 1998, hal.129.

[4] Mc Keough and Stewart, Intellectual Property In Australia, 2nd Edition, Butterworth, Sydney, 1998, h. 16-17.

[5] Winfried Arnold, Patent in the Field of Biotechnology, A short Guide to inventors and Administrators, http://www.ipmall.flp.edu

 

[6] Mc Keough dan Stewart, op.cit, hal 217.

[7] Prior art atau state of art secara sederhana dapat diartikan semua pengetahuan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan suatu permintaan paten(filling date),baik melalui pengungkapan tertulis maupun lisan.

[8] Didalam hak cipta ada  hak yang berkaitan dengan karya cipta yaitu: Economic Rights dan Moral Rights. Economic Rights adalah hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi seluas-luasnya atas karya ciptanya. Economic Rights ini terdiri dari Mechanical Rights dan Performing Rights. Moral Rights adalah hak pencipta yang berkaitan dengan pribadi pencipta dan penggunaan karya ciptanya. Moral right meliputi Attributive Right dan Integrity Right.

 

[9] Konvensi Bern adalah konvensi  pertama dan  utama yang mengatur Hak cipta, tujuan dari konvensi ini adalah membentuk pengaturan hak cipta yang seragam disetiap negara peserta.

 

[10] Rental Rights adalah hak yang dimiliki oleh pencipta program komputer dan karya sinematografi untuk melarang atau mengijinkan penggunaan karyanya secara komersial kepada publik.

[11] Ketentuan dari Universal Copyrights Convention tahun Revisi Paris 1971.

 

[12] Ketentuan Konvensi Pan Amerika Revisi Havana 1928.

[13] The existing notion of fair dealing reflects cultural values relating to the use of material in the interests accsess for the purposes of those concerned with the preservation and promotion of learning, culture, knowledge and ideas ( CLRC, Copyrights Reform : A Consideration of Rationales, Interest and Objectives, 1993, h.13)

[14] Ownership of Intellectual Property Rights in Universities, a discussion paper, AVCC, Canberra, 1995, h.8.

 

[15] ibid, h.9-12.

[16] Executive Summary, Presentation to IASTP intellectual Property Rights, 1997,h.23.

 

 
Leave a comment

Posted by on 4 May 2012 in artikel jurnal

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: