RSS

ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PELAYANAN PUBLIK

04 May

ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PELAYANAN PUBLIK

Oleh:

YULIATI,SH.,LLM

(yuliaticholil@ub.ac.id)

 

Pendahuluan

Bila kita cermati perkembangan produk-produk legislatif di Indonesia hampir semuanya mencantumkan sanksi pidana.[1] Pencantuman sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek penjeraan (detterent) bagi pelaku tindak pidana, hal ini sah-sah saja dilakukan asalkan tujuan tersebut dapat diterapkan dengan effektif dan effisien. Akan tetapi yang patut untuk dicermati adalah ide dasar dari pencantuman sanksi pidana tersebut, apakah memang benar-benar di perlukan ataukah justru membuat suatu peraturan akan menghadapi kendala-kendala dalam penerapan dilapangan, terutama dalam upaya penanggulangan kejahatan, karena selama ini seakan –akan ada kesan bahwa suatu undang-undang dianggap “tidak punya gigi” apabila tidak disertai dengan sanksi pidana. Sedangkan terjadinya tindak pidana tidak bisa dilihat semata-mata bahwa tindakan tersebut memenuhi rumusan-rumusan dalam pasal-pasal suatu undang-undang, akan tetapi yang lebih penting dilihat adalah alasan penentuan suatu tindakan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana,oleh karena itu sebelum mencantumkan sanksi pidana haruslah diingat bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana sangat kompleks.

 

Posisi Negara sebagai Subyek Hukum Pidana

Berkaitan dengan ide pemberian sanksi dalam Rancangan Undang-Undang Pelayanan publik haruslah dipertimbangkan secara bijaksana, mengingat hubungan hukum dalam pelayanan publik lebih bersifat administratif, karena didasarkan pada kewajiban negara sebagai penyelenggara pemerintahan terhadap rakyat. Sedangkan hubungan hukum yang terjadi dalam tindak pidana lebih bersifat hubungan personal antara pelaku dan korban (bisa perorangan, kolektif atau negara) yang kepentingan hukumnya dilanggar oleh pelaku. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik mempunyai fungsi sebagai berikut:[2]

  1. melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut;
  2. memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum;
  3. mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlidungan atas kepentingan hukum.

Terjadinya tindak pidana disebabkan  berbagai sebab, bukan hanya kegagalan pemerintah menjaga keamanan dan ketertiban akan tetapi juga adanya kesenjangan sosial, diskriminasi rasial dan politik, rendahnya standar hidup, pengangguran dan lain sebagainya. Oleh karena itu apabila Rancangan Undang-Undang pelayanan publik juga menerapkan sanksi pidana, maka haruslah diingat bahwa peran hukum pidana hanyalah sebagian kecil dari sarana kontrol sosial yang merupakan bagian kebijakan secara integral untuk menuju pemerintahan yang baik (good governance) yang mampu menjalankan peran pemerintahan secara maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu haruslah diingat bahwa hukum pidana juga mengandung keterbatasan-keterbatasan baik substansi maupun fungsinya.[3]

Dari segi substansinya: Hukum pidana positif Indonesia (KUHP) hanya mengenal penjatuhan pidana hanya kepada orang (pemidanaan individual) dan bukan pemidanaan yang bersifat struktural/fungsional, sedangkan dalam Rancangan Undang-Undang pelayanan publik yang berpotensi melakukan tindak pidana adalah negara ( bisa institusi ataupun aparatnya). Beberapa Undang-Undang khusus diluar KUHP memandang bahwa subyek hukum pidana termasuk juga korporasi[4], misalnya Undang-undang 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Permasalahannya disini adalah apakah negara juga termasuk dalam kategori korporasi? Apakah korporasi juga bisa disamakan dengan pelaku usaha[5] seperti yang dicantumkan dalam Undang-undang 8/1999 tentang perlindungan konsumen dan rakyat disamakan dengan konsumen[6], kalau demikian halnya maka negara( institusi atau aparatnya) dapat dijatuhi pidana apabila melakukan tindak pidana.

Dari segi sifatnya, Van Bemellen menyatakan bahwa sifat hukum pidana adalah Ultimum remedium atau obat terakhir artinya penjatuhan sanksi pidana akan dilakukan apabila sanksi-sanksi hukum yang lain tidak dapat lagi diterapkan.[7]

Sedangkan dari fungsinya, bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi baik berupa undang-undang organik, instansi dan aparat pelaksananya, sarana dan prasarana maupun teknis operasional dilapangan.[8]

 

Doktrin Hukum  sebagai Wacana

Esensi dari hukum pidana adalah tindak pidana (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana ( criminal responsibility), sedangkan untuk penjatuhan pidana maka harus dipenuhi satu syarat lagi yaitu adanya satu kesalahan sehingga seseorang yang melakukan tindak pidana hanya akan dapat dijatuhui pidana apabila ia dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Ketentuan ini bersandar pada doktrin Geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan).

Berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik, mungkin ketentuan dalam doktrin hukum pidana tersebut dapat disimpangi, dengan memandang berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat. Asas pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan dalam kaitan dengan pelayanan publik adalah:

  1. Azas Strict Liability

Asas ini memandang bahwa ada alasan-alasan tertentu yang menyebabkan pelaku tindak pidana dianggap mutlak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk memperlakukan asas strict liability sebagai berikut:[9]

  1. Adalah essensial untuk menjamin bahwa peraturan hukum yang penting tertentu demi kesejahteraan masyarakat harus ditaati;
  2. Pembuktian sikap batin petindak(mens rea) terhadap tindak pidana tertentu sanagt sulit;
  3. c.       Adanya suatu tungkat tinggi bahaya sosial dapat membenarkan penafsiran suatu delik yang menyangkut strict liability.

Di negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law misalnya Amerika Serikat menerapkan azas ini dalam berbagai perundangan misalnya Undang-undang perlindungan Konsumen.[10]Asumsi dasar dari penerapan asas ini adalah pelaku usaha dianggap yang paling tahu tentang barang atau jasa yang dijual, sehingga apabila ada konsumen mengalami kerugian karena barang atau jasa tersebut ,maka pelaku usaha tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban hukum.

  1. Azas Vicarious Liability

Asas ini memandang bahwa seorang majikan atau seseorang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dianggap bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh karyawan / bawahannya. Pembebanan tanggung jawab ini dianggap sebagai resiko atas gagalnya pengawasan majikan atau orang yang kedudukannya lebih tinggi terhadap karyawan atau bawahannya.

  1. Doktrin Prolong Arm

Doktrin ini dikenal dalam hukum kesehatan yang menentukan beban pertanggungjawaban antara dokter dan orang-orang yang berada dibawah tanggungjawabnya apabila terjadi kelalaian dalam melaksanakan pengobatan. Dalam hal ini seorang dokter hanya bertanggung jawab sebatas instruksi yang diberikan kepada orang-orang yang berada dibawah tanggung jawabnya.

  1. Malpraktek

Malpraktek, selama ini dipahami sebagai praktek yang buruk atau tidak sesuai dengan standar dalam bidang pelayanan kesehatan. Sebenarnya malpraktek dalam arti luas dapat diterapkan terhadap semua profesi termasuk juga bagi penyelenggara negara, seperti definisi malpraktek dibawah ini:

Malpractice: Professional misconduct or unreseaonable lack of skill. Failure of one rendering professional services to exercise that degree of skill and learning commonly applied under all the circumtances in the community by the average prudent reputable member of profession with the result of injury, loss or damages to the recipient of those services or those entiled to rely upon them.[11]

Malpraktek adalah tindakan profesional yang salah yang disebabkan kurangnya ketrampilan dan pengetahuan. Kegagalan pelaksanan layanan jasa profesional karena kurangnya ketrmpilan dan pengetahuan sesuai dengan kemampuan rata-rata dalam pekerjaan sebagaimana yang diterapkan dalam kondisi yang sama dalam masyarakat oleh perkumpulan profesi yang bersangkutan yang menyebabkan luka, kerugian terhadap orang yang menerima layanan  jasa tersebut.

Dari rumusan definisi malpraktek tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa sesungguhnya malpraktek dapat diterapkan terhadap semua bidang profesi termasuk layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu doktrin malpraktek dapat juga dipakai sebagai landasan dalam penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam lingkup layanan publik.

Simpulan

Penerapan sanksi pidana dalam RUU layanan publik perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Kejelasan pengertian atau batasan tindak pidana dalam lingkup layanan publik.
  2. Perlu kejelasan dan kesamaan pandang tentang posisi negara baik sebai institusi atau aparatnya sebagai subyek hukum.
  3. Perlu dipertimbangkan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi negara dalam layanan publik yang tentu saja berbeda dari pertanggungjawaban pidana pada umumnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan Pustaka

Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian ke-satu, Raja Grafindo Pers, Jakarta.

Andi Hamzah, 1994,Asas-Asas Hukum Pidana(edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta.

Barda Nawawi Arif,1998,  Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti,Bandung

Henry Campell Black, 1990, Black’s Law Dictionary(bicentenial Edition), West Publishing, St.Paul Minn.

Z.A Abidin, 1983, Bunga Rampai Hukum Pidana,Pradnya Paramita, Jakarta.

US Consumer Protection Act 1999.

UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UU 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

 

 

 

 


[1] Sebagai contoh UU 9/1985 tentang Perikanan, UU 15/1985 tentang Ketenagalistrikan, UU 39/1999 tentang Telekomunikasi, UU 10/1995 tentang Kepabeanan, UU 23/1992 tentang Kesehatan, UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU 29/2000 tentang Perlindungan Varietas baru tanaman,  UU30/2000 tentang rahasia dagang, UU 31/2000 tentang desain industri, UU 32/2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU 14/2001 tentang Paten, UU 14/ 2001 tentang merek, UU 19/2002 tentang hak cipta, UU 32/2002 tentang Penyiaran dan lain-lain.

[2] Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian ke-satu, Raja Grafindo Pers, h.15-16.

[3] Barda Nawawi Arif,1998,  Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti,h.43-44.

[4] Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum( pasal.1 angka 2 UU 15/2002).

[5] Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melaksanakan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.(ps.1 angka 3 UU 8/1999).

[6] Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri , keluarga, orang lain maupun mahluk hidup laid an tidak untuk di perdagangakan( Ps.1 angka 2 UU 8/1999).

[7] Andi Hamzah, 1994,Asas-Asas Hukum Pidana(edisi Revisi), Rineka Cipta, h.10.

[8] Barda Nawawi Arif, op.cit. h.46.

[9] Z.A Abidin, 1983, Bunga Rampai Hukum Pidana,Pradnya Paramita, h.41.

[10] lihat US Consumer Protection Act 1999.

[11] Henry Campell Black, 1990, Black’s Law Dictionary(bicentenial Edition), St Paul Minn,West Publishing,h.959.

 

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on 4 May 2012 in artikel jurnal

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: