RSS

EFEKTIFITAS PENERAPAN UU 19/2002 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA INDIELABEL

04 May

EFEKTIFITAS PENERAPAN UU 19/2002 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA INDIELABEL[1]

Oleh: Yuliati[2]

yuliaticholil@ub.ac.id

Pertama kali di publikasikan dalam “Legality Journal of law”, Universitas Muhammadiyah, Malang, Maret-Augustus, 2006

 

 

ABSTRACT

          Indonesia legal system on Intellectual Property law has actually regulated copyright since 1982 by enacted the first copyright act (8/1982). Up until now, this act has had amended continuously in order to comply with the current issues. Even though this act has amended three times since 1987, 1997 and 2002, however, the legal protection on musical works seems not adequate; tremendous increasing number of pirated musical works (cassettes, VCD, DVD) proves it clearly that spreading widely in Indonesia.

The result of this research shows that Indonesia Copyrights law has provided legal protection on musical work both indie label and non indie label sufficiently. It can be seen that the substance of law and government regulation related to copyright have renewed continuously, so that, ideally this law should be implemented effectively. In fact, there are some factors that affecting   in implementing the copyright law namely: lack of coordination amongst legal institutions, lack of skill and knowledge of legal officer in order to applying law , cost of filling case particularly in commercial court is very expensive and lack of public socialisation on copy rights law.

 

  1. A.           LATAR BELAKANG

 

Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat HKI adalah padanan kata dari Intellectual Property Rights. Dalam HKI ada dua kategori pengertian, yang pertama adalah pengertian HKI dalam istilah sehari-hari yaitu segala sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran manusia seperti ide, invensi, puisi, merek, desain, semi konduktor dan sebagainya. Yang kedua adalah pengertian HKI dalam konsep hukum yaitu seperangkat aturan hukum yang memberikan jaminan hak

eksklusif untuk mengekploitasi  HKI dalam jangka waktu tertentu berdasarkan jenis-jenis HKI.[3]

Ada dua kelompok besar dalam pembagian HKI  yang pertama yaitu : Hak kekayaan Industri (industrial property rights) yang meliputi : Paten, Merek, Desain, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, sedangkan yang kedua adalah Hak Cipta yang memberikan perlindungan untuk karya tulis, karya sastra dan karya seni ( literary and artistic work).

Salah satu jenis HKI  yang secara nyata telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara adalah industri musik. Bila kita cermati, lahirnya satu karya musik ( lagu) sampai dalam bentuk karya rekaman dalam format yang tetap misalnya Kaset, Compact Disk (CD), Video Compact Disk (VCD) tidaklah sederhana. Proses kreatif tersebut melibatkan banyak modal dan sumber daya manusia dengan berbagai peran misalnya pencipta, penata musik, penyanyi, pemain musik, produser rekaman, pendesain, pembuat video klip, distributor dan pengedar yang kesemuanya bersinergi untuk mewujudkan karya cipta tersebut agar dapat dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika hasil karya cipta intelektual manusia diberikan perlindungan hukum yang memadai.

Pengaturan tentang hak cipta dalam satu sistem hukum HKI sebenarnya telah dimulai sejak dekade 80-an dengan diberlakukannya UU 6/1982 tentang hak cipta yang kemudian berturut-turut diamandemen dengan UU 7/1987  dan UU12/1997 sampai dengan diberlakukannya UU hak cipta yang terbaru yaitu UU 19/2002 yang berlaku efektif pada tanggal 23 Juli 2003 ternyata belum mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap karya cipta , khususnya karya musik. Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat pembajakan karya musik  dalam bentuk kaset, CD dan VCD di Indonesia pada tahun 2001 mencapai jumlah 600 persen dan pada tahun 2002 meningkat dengan tajam mencapai 1000 persen dengan total kerugian bagi industri rekaman sekitar 11 trilyun rupiah[4]. Pada 2003 mencapai 90% dengan total kerugian lebih dari14 trilyun rupiah.[5] Hal ini juga diperburuk dengan keputusan pengadilan yang sangat tidak berpihak pada pencipta dan pemegang hak cipta, contoh kasus putusan pengadilan negeri Surabaya nomor 1098/pid.B/2001/PN terhadap terdakwa Hendrawan Saputra yang menggandakan dan  menjual  VCD bajakan karya musik Indonesia berupa pidana penjara  selama 4 bulan 15 hari , sedangkan norma yang ada dalam pasal 44 UU 12/1997 menyatakan terdakwa dapat dijatuhi pidana paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. [6]  Lemahnya penegakan hukum HKI, khususnya hak cipta ternyata juga membawa pengaruh pada perkembangan musik di Indonesia. Berawal dari sikap pesimis dari para musisi terhadap perlindungan hak-hak mereka dan juga wujud pemberontakan dari dominasi perusahaan rekaman besar atau major label, maka sejak  akhir 1990-an ditandai dengan munculnya musisi – musisi dari kelompok indi label ( Independent Label) yaitu kelompok musisi yang tidak mau mengikuti arus utama (mainstream) dalam industri musik di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  efektivitas penegakan hukum hak cipta  terutama dari aspek aparatur penegak hukumnya. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Malang , Surabaya dan Jakarta yang meliputi berbagai instansi yaitu : Kepolisian Resort Kota Malang, Kejaksaan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Niaga Surabaya, Komunitas Indie label di Malang  serta YKCI Jakarta.  Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis sosiologis dengan menekankan pada kajian efektivitas berlakunya pasal 56 dan 72 UU 19/2002 tentang Hak Cipta.

C. PERMASALAHAN

Beranjak dari fenomena tersebut diatas ,maka permasalahan dalam penelitian ini akan difokuskan pada :

Bagaimanakah peran aparat penegak hukum berkaitan dengan efektivitas penerapan UU nomor 19/2002 tentang hak cipta terhadap karya musik indi label?

D. KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Dasar Hak Cipta

Hak cipta pada dasarnya telah dikenal sejak dahulu kala, akan tetapi konsep hukum hak cipta baru dikenal di Indonesia pada awal tahun 80-an. Bila dilihat dari sejarahnya ada dua konsep besar tentang hak cipta yang pada akhirnya saling mempengaruhi yaitu: Konsep Copyrights yang berkembang di Inggris dan negara-negara yang menganut sistem Hukum Common Law dan Konsep Droit d’Auteur yang berkembang di Perancis dan negara-negara yang menganut Sistem Hukum Civil Law. Konsep Copyrights yang lebih menekankan perlindungan hak-hak penerbit dari tindakan penggandaan buku yang tidak sah dapat di telusuri dari berlakunya dekrit Star Chamber pada tahun 1556 yang isinya menentukan ijin

pencetakan buku dan tidak setiap orang dapat mencetak buku.[7]Aturan hukum yang lain yang secara tegas melindungi hak penerbit dari tindakan penggandaan yang tidak sah adalah Act of Anne 1709 yang dianggap sebaga peletak dasar konsep modern dalam hak cipta.[8]Sedangkan konsep droit d’ auteur lebih ditekankan pada perlindungan atas hak-hak pengarang dari tindakan yang dapat merusak reputasinya. Konsep ini didasarkan pada aliran hukum alam yang menyatakan bahwa suatu karya cipta adalah perwujudan tertinggi (alter ego) dari pencipta dan pencipta mempunyai hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya. Konsep ini berkembang pesat setelah revolusi Perancis tahun 1789, konsep ini meletakkan dasar pengakuan tidak saja hak ekonomi dari pencipta akan tetapi juga hak moral.[9]

Hal baru yang diatur dalam UU 19/2002 adalah diaturnya hak Persewaan atau rental rights yang memang belum pernah diatur dalam undang-undang hak cipta terdahulu. Selain itu UU 19/2002 tentang hak cipta  juga menempatkan pelanggaran terhadap hak cipta sebagai tindak pidana biasa, bukan delik aduan sebagaimana dianut dalam UU hak cipta terdahulu serta memberikan kesempatan bagi pencipta dan pemilik hak cipta untuk mempertahankan haknya melalui gugatan perdata ataupun tuntutan pidana.

Pasal 1 angka 1 UU 19/2002 menyatakan: “Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”.

 Hak cipta pada hakekatnya adalah perjanjian antara pencipta dengan pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak  ciptaannya. Konsekuensi logis dari definisi ini adalah:

  1. Peran pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral HKI hanyalah sebagai administrator, akan tetapi tidak menerbitkan atau memberikan hak seperti paten. Hal ini tercermin dalam sistem pendaftaran hak cipta yang bersifat Negatif Deklaratif artinya Setiap orang yang mendaftarkan karya ciptanya dianggap sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya;
  2. Pendaftaran ciptaan bukanlah suatu keharusan, karena tanpa  pendaftaranpun karya cipta secara otomatis sudah mendapatkan perlindungan hukum (Pasal 2). Adapun cara yang diakui secara internasional sebagai berikut[10]:
  • Untuk karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra cukup dengan membubuhkan tanda Ó disertai nama pencipta dan tahun penerbitan.
  • Untuk karya rekaman (audio dan audiovisual) dengan membubuhkan tanda P atau N didalam lingkaran disertai tahun penerbitan.
  • Untuk memperkuat pengakuan perlindungan hak cipta dapat ditambahkan maklumat “Todos los derechos reservados” /“All Rights Reversed”[11]

 

2. Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Musik di Indonesia

Perkembangan perdagangan internasional juga memunculkan HKI sebagai issu yang penting yang dipakai sebagai bagian dari instrumen perdagangan oleh negara-negara maju untuk memaksakan kehendaknya kepada negara berkembang dengan memasukkan HKI sebagai bagian tak terpisahkan dalam Perundingan Putaran Uruguay yang ditandai dengan terbentuknya the World Trade Organisation yang dalam Annex atau lampirannya memuat TRIPs (Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights and Counterfeit Goods). Pemerintah Indonesia  yang meratifikasi perjanjian WTO maka Indonesia juga harus meratifikasi Konvensi Bern karena konvensi ini merupakan salah satu dari tiga konvensi yang wajib diratifikasi oleh negara peserta WTO.  KEPPRES no 18/1997 tentang ratifikasi Konvensi Bern pada tanggal 7 mei 1997 menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan UU hak cipta sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Konvensi Bern.

UU 19/2002 tentang Hak Cipta dalam pasal 12 menyatakan :

(1) Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:

  1. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua karya tulis lain;
  2. ceramah, kuliah, pidato, dan semua ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
  3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  4. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  5. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
  6. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
  7. arsitekrur;
  8. peta;
  9. seni batik;
  10. fotografi;
  11. sinematografi;
  1. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan

 

Perluasan obyek perlindungan hak cipta dalam undang-undang ini adalah diakuinya hak cipta atas data base yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam undang-undang hak cipta sebelumnya. Pasal 12 huruf d UU 19/2002 tentang hak cipta memberikan definisi yang  umum dan tidak membedakan jenis musik baik tradisional maupun bukan tradisional diakui memiliki perlindungan hukum yang sama. Dengan demikian apabila karya cipta musik indilabel dipandang sebagai aliran ataupun konsep bermusik yang bebas dari pengaruh pemilik modal, maka secara umum karya cipta musik indilabel masuk dalam kategori obyek perlindungan hak cipta sesuai dengan ketentuan pasal 12 huruf d UU 19/2002.

Pasal ini walaupun sudah memadai karena sesuai dengan ketentuan Konvensi

Bern dan TRIPs, ternyata masih meninggalkan persoalan yang masih bisa diperdebatkan terutama berkaitan dengan pengalihwujudan karya cipta. Dalam penjelasan pasal 12 huruf l menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengalihwujudan karya cipta adalah pengubahan bentuk , misalnya dari patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama dan novel menjadi film. Penjelasan pasal 12 huruf l tidak memberikan jawaban atas perkembangan teknologi digital dan informasi teknologi yang dapat merubah karya musik dari format CD (compact Disc) menjadi MP3(MPEG1 layer 3),Winamp dan Windows Media Player yang memberikan peluang tindak pidana hak cipta atas karya musik (pembajakan) menjadi lebih mudah dan dengan kualitas yang sama baiknya dengan karya musik aslinya.

UU 19/2002 menyatakan dengan jelas bahwa pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi dan hak moral, memohon penyitaan, gugatan penyerahan kembali penghasilan yang diperoleh dari tindak pidana hak cipta[12]. UU 19/2002 tentang hak cipta telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi karya musik, termasuk karya musik indilabel di Indonesia. Namun demikian, undang-undang tersebut belum  mengakomodasi kemajuan-kemajuan teknologi yang juga mempermudah terjadinya tindak pidana hak cipta, melalui pengalihwujudan dan penyebaran karya cipta.

E. HASIL PENELITIAN

Peran Aparat Penegak Hukum Berkaitan Dengan Efektivitas  Penerapan Undang-Undang Hak Cipta

– POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Perubahan kualifikasi dari tindak pidana aduan dalam UU Hak Cipta sebelumnya menjadi tindak pidana biasa dalam UU Hak Cipta tebaru ternyata mendorong aparat kepolisian untuk bertindak proaktif. Hal ini dibuktikan dengan adanya razia besar-besaran terhadap rental VCD bajakan, toko komputer dan sebagian penjual VCD bajakan. Akan tetapi tindakan yang telah dilakukan POLRI sendiri ternyata hanya memberikan sebuah rekasi kejut yang tidak bertahan lama, terbukti dengan  maraknya kembali penjualan produk-produk bajakan yang hanya berselang beberapa minggu setelah diadakannya razia. Kenyataan ini memberikan kesan bahwa pelaku tindak pidana pembajakan di Indonesia telah sedemikian bebasnya dalam melakukan aksinya.Hal ini dapat dikatakan bahwa ketentuan dalam pasal 72 UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang memberikan ketentuan sanksi yang lebih berat dari UU Hak Cipta sebelumnya, pada kenyataanya belum berhasil menimbulkan efek penjeraan sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat undang-undang.

Kesulitan untuk mengatasi banyaknya kasus pembajakan tidak lepas dari adanya 2 (dua) faktor utama :

  1. Faktor ekonomi, yaitu karena mahalnya harga produk barang legal, sehingga mendorong masyarakat mencari barang yang labih murah harganya;
  2. Faktor kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah sehingga kurang menghargai sebuah hasil karya cipta.[13]

 

Menurut pendapat Tri Priyono ,  faktor yang paling berpengaruh dalam sulitnya mengatasi permasalahan pembajakan adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, karena meskipun banyak barang bajakan yang beredar tetapi apabila masyarakat tidak mau membelinya, maka barang-barang bajakan yang beredar tidak akan bisa bertahan. Menanggapi realita musik Indi Label dalam perindustrian musik yang mulai muncul belakangan ini, meskipun belum begitu mengerti namun diharapkan para musisi juga mulai peduli untuk mengurus hak cipta terhadap karya musiknya. Hal ini bertujuan agar bila ada permasalahan yang merugikan karya cipta Indi Label di kemudian hari, telah ada bukti awal untuk melakukan proses hukumnya.[14]

Penanganan kasus pelanggaran di bidang Hak Cipta, secara struktural seharusnya dapat  berjalan dengan baik, terutama dengan difungsikannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sejak tahun 1981 sebagai mitra Kepolisian sebagai Penyidik dalam kasus tindak pidana hak cipta. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut mempunyai kewenangan tertentu, tetapi PPNS Hak cipta tidak boleh melakukan penangkapan dan atau penahanan kecuali bila  pelaku tertangkap tangan, maka PPNS boleh menangkap tersangka tanpa surat perintah, dan harus segera menyerahkannya kepada Penyidik dari Kepolisian.[15] Hal ini sangat berbeda  dengan wewenang yang dimiliki oleh PPNS Bea Cukai, PPNS Pajak, PPNS Imigrasi berdasarkan Undang-undang mereka berwenang untuk menangkap dan menahan seseorang apabila seseorang ditengarai melakukan tindak pidana. Sebaliknya, Apabila melihat pada fakta yang terjadi kasus pembajakan hak cipta  yang semakin meluas, maka akan lebih tepat jika PPNS Hak Cipta juga diberikan wewenang yang lebih besar untuk bertindak lebih proaktif dalam penanganan  tindak pidana hak cipta.Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya jumlah personil PPNS hak cipta, karena sampai saat ini di Kanwil Depkeh dan HAM Jawa Timur hanya ada seorang PPNS Hak cipta.

Berkaitan dengan koordinasi antara POLRI dan PPNS dalam menangani tindak pidana hak cipta dapat disimpulkan bahwa walaupun undang-undang dan peraturan pelaksanaanya telah mengatur wewenang dan tugas masing-masing pihak (POLRI dan PPNS hak Cipta), inisiatif utama diperlukan atau tidaknya bantuan dari PPNS hak cipta dalam menangani kasus tindak pidana hak cipta ada pada POLRI. PPNS hak cipta tidak bisa mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan langsung misalnya melakukan penangkapan, penahanan terhadap pelaku  walaupun tindak pidana tersebut memang telah terjadi, hal ini juga akhirnya mempersulit penerapan Undang-Undang hak cipta secara efektif dan efisien.

– Kejaksaan

Dalam kasus tindak pidana hak cipta untuk mengetahui dilanggarnya sebuah karya cipta, terlebih dahulu harus diketahui bukti kepemilikan hak cipta terlebih dahulu. Parameter yang digunakan untuk membuktikan hal tersebut adalah dengan adanya sertifikat hak cipta dari Dirjen HKI.[16]Sedangkan undang-undang hak cipta menyatakan bahwa pendaftaran hak cipta bukanlah hal yang diharuskan , karena hak cipta itu telah ada sejak karya cipta dalam bentuk tetap dan nyata. Perbedaan persepsi antara apa yang disebut didalam undang-undang. Sebaliknya,  kondisi dilapangan yang mengharuskan barang bukti dalam bentuk barang (dalam hal ini adalah sertifikat) sangatlah sulit untuk dipenuhi. Perbedaan pemahaman dan persepsi dari para aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana hak cipta seringkali membuat berhentinya kasus tersebut tanpa sebuah penyelesaian yang jelas.[17] Kendala lain yang juga di jumpai dalam penanganan kasus Hak Cipta pada dasarnya adalah kurang adanya kemauan dari aparat dalam melaksanakan tugasnya.[18] Salah satu contohnya pihak penyidik POLRI lebih suka  menghadirkan saksi ahli dari Dirjen HKI, daripada menjalin koordinasi lebih dahulu dengan PPNS hak cipta  dalam setiap kasus tindak pidana hak cipta.Hal ini diperkuat dengan keterangan dari penyidik POLRI di Polresta Malang yang ternyata belum pernah mengadakan koordinasi dengan PPNS Hak Cipta Kanwil Depkeh dan HAM dalam menangani kasus tindak pidana hak cipta.[19] Sampai dengan tahun 2004, di Kejaksaan Negeri Malang belum pernah menangani kasus tindak pidana hak cipta. Satu-satunya  pelanggaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual  yang pernah terjadi adalah dalam masalah merek. Hal ini sangatlah ironis dengan kenyataan di lapangan bahwa pembajakan atau tindak pidana hak cipta yang terjadi saat ini sudah sedemikian luas.

Pembuktian dalam kasus tindak pidana hak cipta pada kenyataanya terlihat sangat mudah secara formil, akan tetapi dalam pembuktian secara materiil tindak pidana Hak Cipta sangat sulit pelaksanaannya. Dalam hukum pembuktian, secara materiil sebuah barang atau hak yang dipalsukan atau digunakan tanpa sepengetahuan yang berhak dalam persepsi Jaksa tetap membutuhkan bukti konkret bahwa hak atau barang tersebut dimiliki oleh seseorang. Apabila hal ini terjadi dalam perkara merek dan paten tentu saja lebih mudah karena sesuai dengan yang diatur dalam UU, kedua hak tersebut harus didaftarkan kepada Dirjen HKI dan mendapatkan sertifikat kepemilikan. Akan tetapi dalam kasus Hak Cipta, karena Hak Cipta timbul secara otomatis dan tidak harus didaftarkan, sehingga tidak semua karya cipta memiliki sertifikat hak cipta. Hal inilah yang menimbulkan penafsiran  berbeda tentang bukti kepemilikan karya   Cipta.

–  Pengadilan Negeri

Masalah penegakan hukum pada prinsipnya bergantung pada komitmen dari para pelaksananya, belum tersentuhnya secara maksimal tindak pidana hak cipta atau pembajakan merupakan suatu bukti adanya ketidakseriusan dari seluruh institusi yang  berwenang. Institusi peradilan dalam hal ini hakim hanya bersikap pasif dan tidak punya wewenang dalam  mengangkat suatu kasus ke permukaan, seperti pembajakan sebelum ada pelimpahan perkara dari kejaksaan, walaupun  sudah ada kasus namun tidak satupun yang bisa diproses ke pengadilan.Hal ini diperkuat dengan data yang ada pada Kejaksaan Negeri Malang, di Pengadilan Negeri sampai tahun 2004 juga belum pernah ada pelimpahan  kasus  tindak pidana hak cipta dari penyidik.[20]

Diberlakukannya Undang-undang Hak Cipta terbaru yang telah ada mengenai peraturan pelaksanaannya, seharusnya aparat penyidik di lapangan untuk bertindak lebih maksimal lagi terhadap pembajakan. Apalagi status delik yang sudah menjadi tindak pidana biasa. Permasalahan yang ada sekarang hanya soal adanya kemauan atau tidak dari penyidik untuk bertindak, karena selama ini masalah yang timbul tentang kasus tindak pidana hak cipta selalu disimpan tanpa proses yang jelas dan kemudian ditutup. Bahkan seringkali ada proses damai yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk sebuah kasus pidana.[21]

Efektivitas penerapan sanksi pidana dalam pasal 72 UU Hak Cipta, seharusnya dapat memberikan efek penjeraan bagi pelaku, akan tetapi semua kembali pada ada tidaknya keinginan dari aparat untuk benar-benar berusaha

melaksanakannya, karena berapapun tingginya sanksi yang akan diberikan bila tidak diterapkan akan menjadi percuma.[22]

 – Pengadilan Niaga Surabaya

Pengadilan Niaga Surabaya sejak tahun 2002 hingga 2004 hanya perkara merek sejumlah 5 perkara dan desain industri sejumlah 1 perkara. Dapat disimpulkan bahwa sejak didirikannya Pengadilan Niaga Surabaya pada tahun 2000 hingga tahun 2004 hanya 31,5 % perkara HKI yang masuk atau terdaftar di Pengadilan Niaga Surabaya, sedangkan sisanya 68,4 % adalah perkara permohonan kepailitan.

Peran Pengadilan Niaga berkaitan dengan  hak pencipta atau pemegang hak cipta yang bersifat perdata yaitu penyelesaian sengketa ataupun perkara hak cipta melalui jalur perdata sebagaimana diatur dalam pasal 56 UUHC. Terkait dengan pelanggaran hak cipta atas karya musik berupa pelanggaran hak moral maupun hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, Undang-Undang No 19 Tahun 2002 memberikan hak bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mempertahankan haknya sebagaimana diatur dalam pasal 56 UUHC, yakni hak untuk mengajukan gugatan perdata yang meliputi gugatan ganti rugi, permohonan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan dari pelanggaran, serta hak untuk meminta penetapan sementara dari hakim utnuk memerintahkan pelanggar menghentikan segala kegiatan pelanggaran hak cipta agar tidak timbul kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak cipta, yang diatur dalam pasal 67 UUHC.

Tingkat pengetahuan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya terhadap bidang HKI dapat pula diketahui dari intensitas hakim dalam mengikuti pelatihan ataupun seminar HaKI. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap Hakim Pengadilan Niaga Surabaya diketahui bahwa 6 orang Hakim Pengadilan Niaga Surabaya yang pernah memutus sengketa HKI, terdapat 2 orang hakim yang mengikuti pelatihan ataupun seminar HKI sebanyak lebih dari 4 kali, sedangkan sisanya sejumlah 4 orang hakim hanya mengikuti seminar ataupun pelatihan sebanyak 1 hingga 4 kali.[23] Seminar atau pelatihan HKI yang diikuti oleh 2 orang Hakim Pengadilan Niaga Surabaya sebanyak lebih dari 4 kali dapat dikategorikan “sering” dimana hakim tersebut selalu mengikuti seminar atau pelatihan setiap tahunnya sejak berlakunya  Undang-Undang Hak Cipta No 12 Tahun 1997 sampai dengan perubahannya yaitu Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2004, untuk Hakim yang hanya mengikuti 1 sampai 4 kali seminar ataupun pelatihan HKI dapat dikategorikan  “jarang”, dimana hakim tersebut hanya mengikuti seminar atau pelatihan HKI mulai tahun 2001 hingga 2004, bahkan ada yang hanya mengikutinya pada tahun 2004 saja. Dengan melihat data tersebut dapat dikatakan bahwa dengan seringnya hakim  mengikuti pelatihan atau seminar HKI tentunya diharapkan menambah pengetahuan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya dalam pemahaman HKI.

Berkaitan dengan ketentuan penetapan sementara,hasil penelitian menunjukkan bahwa  50 % (3 orang) tidak sepenuhnya mengetahui dan mengerti maksud dan kapan penetapan sementara dapat dilakukan. Sedangkan 33,33 % ( 2 orang ) responden yang mengerti sepenuhnya mengenai penetapan sementara dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bahkan 16,66 %  (1 orang) responden tidak mengetahui sama sekali ketentuan yang berkaitan penetapan sementara yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002. Hal lain yang juga berpengaruh pada efektivitas penerapan UUHC adalah tidak adanya aturan yang secara rinci tentang tahapan-tahapan berperkara  dalam penyelesaian sengketa hak cipta ke Pengadilan Niaga.Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang hak cipta telah memuat ketentuan mengenai penyelesaian sengketa hak cipta yang diatur dalam pasal 55 sampai dengan pasal 71. Namun hukum acara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 tersebut perlu diatur tersendiri. Salah satu kelemahannya adalah masalah batas waktu pemutusan perkara oleh hakim dalam waktu 90 hari. Adanya ketentuan batas waktu ini tidak diikuti dengan ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaannya sehingga apabila ada ketentuan yang menyangkut hukum acara   tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 maka digunakan ketentuan hukum acara perdata. Hal ini telah menimbulkan kesulitan bagi hakim dalam memutuskan perkara dalam waktu 90 hari sebagaimana ditetapkan UUHC. Pada prakteknya prosedur beracara dalam pemeriksaan perkara HKI masih menggunakan hukum acara perdata umum.

Hal lain yang juga berpengaruh pada efektivitas penerapan pasal 56 UUHC adalah mahalnya biaya berperkara pada pengadilan niaga, dan kesulitan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai besarnya biaya berperkara sehingga menyebabkan kurangnya respon masyarakat untuk menyelesaikan.

F. PENUTUP

Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Lemahnya kerjasama antar instansi yang berwenang menyelesaikan perkara hak cipta menyebabkan UU19/2002 tentang Hak Cipta tidak dapat diterapkan secara efektif. Ketentuan baru yang menyatakan bahwa tindak pidana hak cipta merupakan delik biasa yang memberi landasan hukum bagi POLRI untuk bertindak proaktif ternyata tidak direspon dengan baik oleh POLRI. POLRI sebagai institusi yang diberi amanat untuk menegakkan Undang-Undang Hak Cipta, dalam kapasitasnya sebagai penyidik utama ternyata belum melaksanakan perannya dengan optimal, hal ini disebabkan  beberapa hal yaitu: pertama, adanya keengganan bagi POLRI untuk bekerjasama dengan PPNS untuk mengungkap tindak pidana hak cipta. Kedua, Kasus tidak pidana HKI khususnya hak cipta tidak pernah menjadi prioritas utama dalam kebijakan penanggulangan kejahatan. Ketiga, Adanya perbedaan persepsi yang berkaitan dengan penafsiran konsep hak cipta dan barang bukti dan saksi ahli. Keempat,sempitnya wewenang PPNS hak cipta dalam penyidikan kasus tindak pidana hak cipta serta kurang memadainya jumlah PPNS HKI di kantor wilayah Kehakiman Jawa Timur.

Kejaksaan sebagai institusi yang berperan untuk melakukan penuntutan tindak pidana hak cipta , ternyata juga kurang proaktif. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya  kesenjangan pendapat antara POLRI dan kejasaan  dalam  menafsiran  ketentuan alat bukti, terutama bukti  sertifikat kepemilikan hak cipta atas karya musik yang tidak mudah untuk dipenuhi karena tidak semua karya cipta didaftarkan. Hal ini menyebabkan perkara pidana dihentikan penuntutannya karena kurangnya alat bukti.

Pengadilan negeri Malang sebagai intitusi yang berperan memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana hak cipta bersifat pasif, karena pengadilan harus menunggu pelimpahan perkara dari kejaksaan, sampai saat ini pengadilan negeri Malang belum pernah memeriksa perkara tindak pidana hak cipta.

Dalam hal penegakan hak keperdataan dari pencipta maupun pemegang hak cipta institusi yang berperan memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Niaga Surabaya. Pengadilan Niaga Surabaya sampai saat ini belum menjalankan perannya secara optimal karena berbagai kendala. Pertama : Pengalaman kerja yang cukup lama sebagai seorang Hakim Pengadilan Niaga  ternyata tidak membuktikan bahwa kesenioritasan selalu mencerminkan profesionalitas. Hal ini terlihat dari putusan perkara HKI khususnya merek yang tidak merujuk pada yurisprudensi mengenai merek, dan juga kurangnya pemahaman hakim  terhadap Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002. Kedua adalah besarnya biaya berperkara di pengadilan niaga yang menyebabkan   masyarakat, baik pencipta atau pemegang hak cipta enggan untuk mempertahankan haknya melalui pengadilan niaga.

Saran

1. Segera dibuat peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari  Undang-Undang Hak Cipta terutama yang berkaitan dengan penetapan sementara dan hukum acara di bidang HKI sehingga ketentuan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten;

2. Perlunya peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang substansi hukum hak cipta bagi aparat penegak hukum, sehingga dicapai kesamaan persepsi dan pemahaman dalam pelaksanaan UUHC; Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, training. Selain itu perlu dibuat Surat Keputusan Bersama (SKB) yang merupakan landasan hukum untuk mengatur koordinasi antar instansi guna melaksanan  Undang- Undang Hak Cipta serta diadakan gelar perkara dengan semangat transparansi, akuntabel dan partisipatif yang melibatkan semua pihak yaitu: pencipta dan atau pemegang hak cipta, POLRI , PPNS, Kejaksaan, Pengadilan, dirjen HKI agar tindak pidana di bidang hak cipta bisa diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang ada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin , Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali     Pers, Jakarta, 2004

 

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali, Jakarta,2002.

 

Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin, HKI dan Budaya Hukum, Rajawali,Jakarta,2004.

 

CLRC, Copyrights Reform : A Consideration of Rationales, Interest and Objectives, 1993.

 

Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, edisi kedua, PT Alumni-Bandung, 2003.

Jeremy Phillips and Alison Firth, Introduction to Intellectual Property Rights, Butterworth, London, 1999.

 

M. Iqbal Hasan, Metode Penelitian dan Aplikasinya, Remaja Karya, Bandung, 1999.

 

M. Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Kekayaan Intelektual ( Sejarah,Teori dan Praktek) di Indonesia,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

 

Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

 

Peter Drahos, A Philosophy of Intellectual Property, Dart-Sydney, 1996.

 

Ronny Hanityo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

 

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Rajawali Press, Jakarta , 1982.

 

Soejono dan H. Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta 2003.

 

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,UII Press, Jakarta, 1996.

 

William R Cornish, Intellectual Property, FourthEdition, Sweet Maxwell,London, 1999.

 

WIPO Background Reading Material on IPR, Geneva, 1986.

 

Undang-undang 6/1982 tentang Hak Cipta.

Undang-undang 7/1987 tentang Hak Cipta.

 

Undang-undang 12/1997 tentang Hak Cipta.

 

Undang-undang 19/2002 tentang Hak Cipta.

 

Undang-Undang 8/1981 tentang KUHAP.

 

Undang-Undang 9/1992 tentang Keimigrasian.

 

Undang-Undang 10 /1995 tentang Bea dan Cukai.

 

Universal Copyrights Convention 1952.

 

Pan America Convention   1928.

 

Situs Internet

 

http://www. Pikiran- rakyat.com

 

http://www.newsmusik.net

 

http://jaga-jaga.indo.net.id

 

http:// www. hukumonline.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Penelitian ini adalah Pemenang Hibah Penelitian Program Hibah Kompetisi A2 tahun 2004.

[2] Pengajar HKI, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

[3] Jeremy Phillips and Alison Firth, Introduction to Intellectual Property Rights Law, Butterworth-London, 1999, h. 3-4

[4] Berharap pada UU Hak Cipta no 19 tahun 2002, Pikiran Rakyat, http://www. Pikiran- rakyat.com/cetak/0803/12/0805.htm, diakses 4 mei 2004

 

[5] Sekali lagi mencoba melawan pembajak, Forum Keadilan, Nomor 14, 10 Agustus 2003, h.13

 

[6]Lina Hawengku, Penegakan Hukum Undang-Undang nomor 12 tahun 1997 terhadap Pembajakan VCD (Study di wilayah Polwiltabes Surabaya), Skripsi, 2002, h. 44

 

[7] Peter Drahos, A Philosophy of Intellectual Property, Dart-Sydney, 1996, h 23

[8] ibid, h.24

[9] M. Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Kekayaan Intelektual ( Sejarah, Teori dan Praktek) di Indonesia, Citra Aditya Bakti- Bandung, 1993, h. 38

[10] Ketentuan dari Universal Copyrights Convention 1952.

[11] Ketentuan Konvensi Pan Amerika Revisi Havana 1928.

[12] Pasal 55-56 UU 19/2002

 

[13] Hasil wawancara dengan Tri Priyono, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, DepKeh dan HAM Surabaya, tanggal 17 Juli 2004

 

[14] Hasil wawancara dengan  Sunardi Riyono, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Reskrim POLRESTA Malang, tanggal  31 Juli 2004

 

[15] M. Djumhana, op.cit., h.99

 

 [16] Hasil wawancara dengan Suhartono, Jaksa  pada Kejaksaan Negeri Malang, 6 Agustus 2004

 

[17] Hasil wawancara dengan  Anshori Sinungan, Kabsudit Hukum Dirjen HKI Jakarta,  21 Juli 2004

 

[18] Hasil wawancara dengan  Suhartono, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Malang, 6 Agustus 2004

 

[19] Hasil wawancara dengan  Sunardi Riyono,  Kepala Urusan Pembinaan Operasi Reskrim POLRESTA Malang, tanggal  31 Juli 2004

 

[20] Data diperoleh dari Pengadilan Negeri Malang , 27 Juli 2004

 

[21] Hasil wawancara dengan  Burhanuddin., Hakim Pengadilan Negeri Malang, 27 Juli 2004

 

[22] Hasil wawancara dengan  Burhanuddin, Hakim Pengadilan Negeri Malang, 27 Juli 2004

 

[23] Wawancara  dengan Hakim Pengadilan Niaga tanggal 21 Juli 2004

 

 
Leave a comment

Posted by on 4 May 2012 in artikel jurnal

 

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: