RSS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG DIPAKAI SEBAGAI NAMA DOMAIN (DOMAIN NAME)

04 May

 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG DIPAKAI SEBAGAI NAMA DOMAIN (DOMAIN NAME)

Oleh :

YULIATI,SH.,LL.M[1]

yuliaticholil@ub.ac.id

A . Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi sejak akhir 1990-an telah membawa perubahan terhadap pola hubungan antar manusia. Penggunaan sarana internet dalam bertransaksi telah membawa dimensi baru dalam perdagangan , yang tidak lagi ada keharusan untuk bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli, akan tetapi cukup menggunakan sarana internet maka transaksipun bisa dilakukan.

Penggunaan sarana internet dalam perdagangan secara on-line, juga dikenal di Indonesia misalnya banyak situs-situs internet yang berkedudukan di Indonesia melakukan layanan pembelian secara on-line misalnya www.sanur.com, www.tokolg.com, www.florist.com dan sebagainya. Selain melakukan transaksi perdagangan biasa ada juga situs-situs yang memberikan kemudahan melakukan transaksi perbankan misalnya www.klikbca.com. Kemudahan-kemudahan dalam bertransaksi tersebut bukannya tanpa resiko, baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen, karena ternyata perkembangan teknologi internet juga menimbulkan bentuk kejahatan yang berdimensi baru misalnya penipuan dengan menggunakan kartu kredit (carding) , perusakan sistem pengaman situs (hacking), pembajakan nama domain (cyberpiracy), penyerobotan nama domain (cybersquatting), penggunan nama domain yang mirip atau hampir sama ( typosquatting).

Timbulnya berbagai kejahatan berdimensi baru tersebut terjadi selain disebabkan oleh perkembangan teknologi  internet, juga  karena belum adanya undang-undang yang secara substansial dapat menjangkau kejahatan tersebut, sedangkan kerugian yang diderita oleh korban secara nyata telah terjadi. Hal ini dapat dicermati dari banyaknya  kasus penyalahgunaan sarana internet misalnya Kasus carding (penipuan dengan menggunakan kartu kredit) kasus kopitime.com, e-buy.com, perusakan situs POLRI (hacking)[2] dan penyerobotan nama domain mustikaratu.com.[3]

Dari kasus-kasus yang terjadi, penerapan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Khusus di luar hukum pidana tampaknya belum mampu menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Misalnya pada kasus mustikaratu.com ternyata aturan hukum yang ada dalam KUHP  maupun Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat tidak dapat diterapkan.[4]

Penentuan suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di Indonesia disandarkan pada pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan:” tiada suatu perbuatan  dapat dipidana tanpa ada ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan” . Ketentuan tersebut dikenal juga sebagai azas legalitas yang penerapannya secara kaku sering kali membuat hukum pidana selalu tertinggal dari kejahatan. Ketentuan asas legalitas yang pada dasarnya menyatakan bahwa penentuan adanya tindak pidana harus diatur lebih dulu oleh undang-undang, undang-undang tidak boleh berlaku surut serta tidak boleh adanya penafsiran secara analogis membuat hukum pidana Indonesia tidak berdaya dalam menghadapi kejahatan di dunia maya (cyber space). Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan, karena ketiadaan norma akan sangat merugikan bagi masyarakat pengguna internet apalagi bagi korban kejahatan ini.

Di negara lain , misalnya Amerika Serikat telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang kejahatan ini yang termuat dalam the Lanham Act  15 U.S.C sub section 1114, 1116, 1125 dan 1129 [5] serta Anti cybersquatting Consumer Protection act 1999 yang berlaku efektif pada tanggal 29 November 1999.[6]

Fokus pembahasan dalam artikel ini adalah  penyalahgunaan merek sebagai nama domain yang biasa dikenal dengan istilah cyberpiracy dan cybersquatting.

  1. Permasalahan

Dari uraian dalam latar belakang penulis mencoba merumuskan  pokok permasalahan sebagai berikut:

Apakah tindakan Cybersquatting dan  Cyberpiracy dapat dikategorikan melanggar hukum merek  di Indonesia ?

C. Pembahasan

1. Sejarah Perkembangan Internet

Sejarah perkembangan teknologi informasi , khususnya teknologi internet tidak bisa dilepaskan dari sejarah perlombaan senjata antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet pada masa perang dingin.[7]Kondisi ini memunculkan ide untuk membuat jaringan telekomunikasi yang tetap bisa bertahan bila sewaktu-waktu   terjadi perang nuklir, hal ini diawali dengan pendirian Advanced Research Project Agency Network (ARPANET) yang merupakan jaringan yang menjadi penghubung antara US Department of Defence (DoD) dengan para peneliti militer di University of California Los Angeles (UCLA), University of California Santa Barbara (UCSB ), The Standford Research Institute( SRI) serta University of Utah pada tahun 1968-1969. Sampai dengan tahun 1972 ARPANET mempunyai 72 hubungan dengan berbagai universitas di Amerika serta NASA. Pada saat itu ARPANET hanya melayani transfer file, email, telenet.[8]

Selanjutnya dikembangkan penelitian yang dapat menghubungkan antar jaringan komputer atau biasa dikenal dengan Packet Network yang akhirnya dikenal sebagai TC (transmission Control atau IP (Internet Protocol). Tahun 1983 University of Wisconsin menggunakan nama untuk server mereka, sehingga pengguna internet tidak perlu lagi menghafal alamat sebenarnya dari server , penggunaan nama inilah yang disebut dengan istilah Domain Name.[9]

Sebagai tindak lanjut adanya Domain Name ini maka dikembangkan sistem pengaturan Nama Domain  atau Domain Name System (DNS) untuk pengaturan pemakaian Nama Domain , Sedangkan pihak yang berwenang menerima pendaftaran Nama Domain adalah IANA (The Internet Assigned Numbers Authority ) yang merupakan kelompok ahli yang bekerja di the Institute of Scientific Information (ISI) pada University of Southern California dan dipimpin oleh Jon Postel, salah seorang perintis teknologi internet.[10]Berkaitan dengan jangkauan yang luas dari internet maka wewenang pendaftaran nama domain dilimpahkan pada the Internet Network Information Centres (INICs), yang didirikan di negara-negara yang mengembangkan teknologi internet dan berwenang untuk menerima pendaftaran nama domain pada wilayah masing-masing negara. Misalnya di Perancis ada NICFrance, di Jerman ada DENIC, di Inggris ada Nominet, di Australia ada ADNIC, di Indonesia ada IDNIC dan seterusnya.[11]

2. Pengertian Nama Domain ( Domain Name)

Yang dimaksud dengan Domain Name adalah nama yang mudah diingat dan digunakan oleh pengguna internet untuk menemukan situs sebagai pengganti Internet Protocol Addresses  yang menyediakan akses ke suatu situs dan biasanya terdiri dari satu  serial angka-angka.[12] Nama Domain terdiri dari 3 komponen yaitu:[13]

  1. The Second Level Domain yaitu nama yang letaknya setelah www. adalah nama yang unik yang menunjukkan alamat situs, biasanya merupakan nama orang, perusahaan atau singkatan nama perusahaan pemilik situs misalnya: <.rudihadisuwarno>, <.detik>, <.bii> dan lain-lain.
  2. The Generic Top Level Domain (gTLD)  adalah huruf yang menunjukkan jenis organisasi dari pemilik situs. Misalnya: <com> untuk organisasi komersial, akan tetapi sekarang juga digunakan untuk situs yang tidak memiliki kekhususan, <.edu> atau <.ac> untuk intitusi pendidikan, <.gov> untuk badan pemerintahan, <.net> untuk Penyedia layanan jaringan , <org> untuk berbagai organisasi,<.mil> untuk institusi militer.
  3. The country code Top Level Domain (ccTLD) adalah huruf yang mengacu pada lokasi negara tempat pendaftaran nama domain tersebut. Misalnya: <.id> untuk Indonesia, <.jp> untuk Jepang, <.my>untuk malaysia, <.nl> untuk Belanda dan sebagainya.
  1. Perkara yang berkaitan dengan Nama Domain

Sampai saat ini belum ada  istilah yang disepakati  untuk menyebut perkara pidana maupun perdata yang menggunakan sarana internet, ada yang menyebut cyber crime[14], computer crime[15], unlawful conduct involving the use of internet,[16]computer related crime.[17]

Jenis-Jenis perkara yang menggunakan sarana internet ini pada umumnya digolongkan dalam dua kelompok:

  1. merupakan tindak pidana konvensional artinya sudah ada dari dulu ,akan tetapi modus operandinya melalui sarana internet. Misalnya penipuan  dengan menggunakan kartu kredit, pornografi melalui internet, penjualan barang-barang terlarang melalui e-commerce.
  2. b.            tindak pidana atau pelanggaran  hukum yang memang berkaitan dengan perkembangan internet baik yang menyangkut sistem pengaman maupun data base dari suatu situs dan penyalahgunaan merek sebagai nama domain.

Penulis bermaksud membatasi kajian pada penyalahgunaan merek sebagai nama domain yang terdiri dari : cyberpiracy atau domain name hijacking dan cybersquatting.

Yang dimaksud dengan cyberpiracy atau domain name hijacking adalah penggunakan merek terkenal atau mirip-mirip merek terkenal sebagai Nama Domain oleh orang yang tidak berhak yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis.[18]

Sedangkan yang dimaksud dengan cybersquatting adalah mendaftarkan situs dengan memakai nama atau merek orang lain secara tanpa hak sebelum pemilik yang sah mendaftarkan, kemudian berusaha untuk menawarkan situs tersebut kepada orang atau pemilik merek yang bersangkutan dengan harga yang sangat tinggi.

  1. Persoalan Merek yang berkaitan dengan Nama Domain

Ada beberapa persoalan yang mendasar berkaitan dengan konsepsi merek dan nama domain manakala suatu merek juga dipakai sebagai nama domain. Yang pertama adalah konsep dasar, fungsi, sistem pendaftaran dan perlindungan hukum.

Definisi merek yang diberikan oleh WIPO (World Intellectual Property Organization) adalah: ”Trademark as any sign that individualizes the goods of a given enterprise and distinguishes them from goods of its competitor”[19] Sedangkan  pasal 15 TRIPs menyatakan:

“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or service of one undertaking from those of ather undertakings, shall be capable of constituting a trademarks. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs shall be eligible for registration as trademark . . .

Pengertian dalam Pasal 15 TRIPs ini diadopsi oleh Pemerintah Indonesia dalam Pasa 1 angka 1 UU 15/2001 sebagai berikut :

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Dari konsep dasar tersebut nampak jelas bahwa merek adalah tanda yang memiliki daya pembeda. Konsep ini sangat penting untuk diperhatikan karena tidak  setiap tanda layak dipakai dan  didaftarkan sebagai merek. Penentuan apakah suatu tanda layak dipakai dan didaftarkan sebagai merek, pada umumnya didasarkan pada ketentuan-ketentuan dari WIPO yang secara garis besar meliputi[20] :

  1. Kata, termasuk nama perusahaan, nama seseorang, nama tempat atau kata-kata yang ditemukan atau dibuat;
  2. Huruf dan angka, baik satu huruf  atau lebih atau kombinasi keduanya;
  3. Simbol, termasuk gambar serta bentuk dua dimensi dari kemasan barang;
  4. Kombinasi dari poin 1,2,3, tersebut diatas;
  5. Warna , yang merupakan bagian dominan dari merek;
  6. Tanda yang berbentuk tiga dimensi atau aspek kemasan dari barang, misalnya tanda tiga bintang Mercedes Benz atau botol Coca-Cola.
  7. Suara, ada 2 kategori suara yang dapat dijadikan merek, yang pertama bila suara tersebut dapat didiskripsikan dalam notasi musik, yang kedua suara lain, dalam hal ini hanya Amerika Serikat yang mengakui suara sebagai bagian merek dengan diterimanya pendaftaran deru motor besar Harley-Davidson;
  8. Bau, atau biasa disebut olfactory marks yaitu bau yang khas dari suatu produk yang dapat dikenali oleh konsumen, dalam jal ini hanya Amerika Serikat yang sudah mengabulkan permohonan merek berdasarkan bau, yaitu untuk benang jahit dan benang rajut yang berbau buah plum;

Dari konsepsi dasar tersebut diatas dapat dikatakan bahwa merek adalah keterangan yang menunjukkan identitas atau asal barang, sedangkan nama domain hanyalah semata-mata alamat yang dipakai sebagai alamat surat seperti di dalam kehidupan nyata. Persoalan akan timbul apabila merek juga dipakai sebagai nama domain, karena dalam dunia perdagangan merek juga mengacu pada kualitas barang dan reputasi produsen (brand image). Sedangkan dalam nama domain tidak harus berkaitan dengan barang atau jasa, hal inilah yang kemudian berpotensi sebagai konflik karena dalam pemakaian nama domain tidak ada batasan seperti dalam pemakaian merek.

Persoalan kedua berkaitan dengan fungsi merek. Secara  tradisional salah satu  fungsi merek adalah untuk melindungi konsumen dari persaingan curang, dengan melarang pemakaian merek yang dapat menyesatkan konsumen. Dalam praktek perdagangan yang konvensional hal tersebut telah diatur dalam Ps.  akan tetapi hal ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan terhadap pemakaian domain name yang mirip-mirip karena banyak domain name tersebut tidak berkaitan dengan kegiatan perdagangan (mengiklankan, menawarkan, menyediakan barang atau jasa) akan tetapi hanya semata-mata mendaftarkan nama domain tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Anette Kurr, 1998, The Domain Name vs Trademark Dilema, http://www.intellecprop.mpg.de.

Agus Raharjo, 2002, Cyber crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan berteknologi Tinggi, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Barda Nawawi Arif,2001, Antisipasi Penanggulangan cybercrime dengan hukum pidana, Citra Aditya Bhakti.

Brian Firtzgerald et.al, Marketing Your Website: Legal Issues Relating to the Allocation of Internet Domain Names, UNSW Journal Vol 21 no.2 , 1998.

Introduction to Trademark Law and Practices, a  Basic Concepts, 1988,  WIPO Training Manual, Geneva.

Imam Syahputra, 2002, Problematika Hukum Internet di Indonesia, Prehallindo, Jakarta.

Michael Handler,2000, Internet Domain Names and Trademark Law, http://wwwlaw.murdoch.edu.au.

Patrick Gunning, 2000, Trademarks and Domain Names, cyberlaw resources, http://www.austlii.edu.au.

Peter Mahmud, Penelitian Hukum Normatif, Pelatihan Legal Memorandum, Universitas Udayana, 2001.

Rapin Mundiarjo, Yurisdiksi Kejahatan dalam Internet, Konvergensi nomor 01, Agustus 2000.

Rebecca Rohan, What’s in a name, Black Enterprise Journal,Vol 30(10), May 2000.

Ronny nitibaskara, Pidana Khusus cybercrime, Kompas, 10 mei 2000.

The Electronic Frontier: the Challenge of unlawful Conduct Involving the Use of the Internet, http://www.usdoj.gov

Bertahan Hidup di Sarang Penyamun Internet, Warta Ekonomi, no.9/5maret 2001

 

 

 

 


[1] Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

[2] Bertahan Hidup di Sarang Penyamun Internet, Warta Ekonomi, no.9/5maret 2001

[3] Imam Syahputra, 2002, Problematika Hukum Internet di Indonesia, Prehallindo, Jakarta, h.157.

[4] Ibid, h.157-199.

[5] Brian Firtzgerald et.al, Marketing Your Website: Legal Issues Relating to the Allocation of Internet Domain Names, UNSW Journal Vol 21 no.2 , 1998, p.4.

[6] Rebecca Rohan, What’s in a name, Black Enterprise Journal,Vol 30(10), May 2000, h.60-62.

[7] Agus Raharjo, 2002, Cyber crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan berteknologi Tinggi, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h.61.

[8] ibid.

[9] Ibid. h.73.

[10] Anette Kurr, 1998, The Domain Name vs Trademark Dilema, http://www.intellecprop.mpg.de.

[11] Ibid.

[12] Patrick Gunning, 2000, Trademarks and Domain Names, cyberlaw resources, http://www.austlii.edu.au.

[13] Michael Handler,2000, Internet Domain Names and Trademark Law, http://wwwlaw.murdoch.edu.au.

[14] Ronny nitibaskara, Pidana Khusus cybercrime, Kompas, 10 mei 2000.

[15] Rapin Mundiarjo, Yurisdiksi Kejahatan dalam Internet, Konvergensi nomor 01, Agustus 2000.

[16] The Electronic Frontier: the Challenge of unlawful Conduct Involving the Use of the Internet, http://www.usdoj.gov

[17] Barda Nawawi Arif,2001, Antisipasi Penanggulangan cybercrime dengan hukum pidana, Citra Aditya Bhakti,h.8

[18] Brian Fritz Gerald ,  opcit

 

[19] Introduction to Trademark Law and Practices, a  Basic Concepts, 1988,  WIPO Training Manual, Geneva, h.46

[20] Ibid, hal 16-17.

 
Leave a comment

Posted by on 4 May 2012 in artikel jurnal

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: