RSS

TEKNIK PENYUSUNAN LEGAL MEMORANDUM

04 May

TEKNIK PENYUSUNAN LEGAL MEMORANDUM[1]

Oleh: YULIATI,SH.,LL.M

yuliaticholil@ub.ac.id

Disampaikan dalam Acara Pelatihan Penyusunan Legal opinion, oleh Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 27-28 Oktober 2004.

 

 

  1. Pendahuluan

Penyusunan legal memorandum, pada dasarnya dimulai dari adanya permasalahan. Oleh karena itu, sebelum membuat atau menyusun legal memorandum, penyusun harus sudah membayangkan apa yang menjadi pokok permasalahan yang hendak ditulis. Selain itu penulis harus yakin dengan pemecahan masalah yang diajukan.

Penyusunan legal memorandum pada proses berfikirnya sama dengan penulisan karya ilmiah hukum ( legal research paper) yang berbeda adalah subtansi, metodologi, dan format/syle-nya.[2] Penyusunan legal memorandum biasanya diawali dengan timbulnya masalah yang memerlukan pendapat dari seorang ahli hukum, apakah dalam hubungan klien dan pengacara, ataupun pengacara junior yang mendapat tugas dari atasannya, atau legal memorandum tentang layak atau tidaknya suatu perusahaan untuk mendapatkan kredit dan lain-lain.

Di dalam dunia pendidikan hukum khususnya Perguruan Tinggi, ketrampilan menyusun legal memorandum ini akan menjadi nilai lebih bagi para lulusan untuk bersaing dipasar kerja yang berkaitan dengan praktek hukum. Pada perguruan Tinggi di luar negeri ketrampilan menyusun legal memorandum sudah diajarkan pada mahasiswa S1 pada semester 2 dan juga pada mahasiswa S2 yang berasal dari negara-negara yang menggunakan Sistem Hukum Civil Law, sebagai bagian dari pengenalan cara pembelajaran hukum di negara yang memakai Sistem Hukum Common Law . Selain itu proses penyusunan legal memorandum juga dipakai sebagai latihan untuk mengembangkan penalaran, logika dan argumentasi bagi mahasiswa sehingga dapat menganalisa kasus dengan benar, menerapkan aturan hukum dengan tepat dan menyampaikan legal memorandum secara obyektif dan proporsional.

Menurut pendapat penulis, sudah saatnya mahasiswa fakultas hukum tertutama yang telah menempuh mata kuliah keahlian hukum diperkenalkan cara penyusunan legal memorandum sebagai bagian dari tugas terstruktur, sehingga mahasiswa terbiasa untuk menganalisa kasus secara cermat dengan menggunakan logika dan argumentasi yang benar, tidak hanya sekedar retorika. Selain itu penugasan terstuktur menjadi lebih obyektif dalam penilaiannya, karena ada tolok ukur yang dapat dijadikan standar.[3]Kegunaan yang lain dari model penugasan penyusunan legal memorandum adalah terbukanya kesempatan bagi pengajar untuk mengadakan improvisasi terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan mata kuliah yang diajarkan dengan berbagai tingkat kesulitan, tergantung pada kreativitas pengajar dalam menyampaikan kasus.

 

  1. Format atau susunan Legal memorandum

Pada umumnya format legal memorandum memuat hal-hal sebagai berikut:[4]

  1. Heading

Yang memuat nama para pihak atau nama kasus dengan atau tanpa nomor kasus, penyusun legal memorandum dan untuk siapa penyusunan legal memorandum ditujukan.

  1. Statement of Assignment

Yang berupa isi penugasan (biasanya petunjuk penugasan dari pengacara senior kepada pengacara junior).

  1. Issues

Issues atau pokok permasalahan yang merupakan inti dari permasalahan hukum yang memerlukan analisa dan jawaban.

  1. Brief Answer

Brief answer adalah jawaban singkat atas pokok permasalahan hukum yang ada.

  1. Statement of Facts

Adalah pernyataan fakta-fakta yang paling relevan yang berkaitan dengan permasalahan.

  1. Analysis atau Discussion

Adalah analisa dari penerapan aturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

  1. Conclusion

Yang merupakan rangkuman dari seluruh legal memorandum.

Format Legal memorandum tersebut diatas merupakan format yang paling lengkap. Dalam praktek sehari-hari format legal memorandum bisa beragam misalnya : Bentuk yang paling sederhana hanya terdiri dari Facts, Issues, Conclusion, Discussion atau bentuk yang agak berbeda misalnya Issues, Conclusions, Facts, Discussion.[5]

  1. Langkah-Langkah Penyusunan Legal memorandum

Dalam langkah-langkah penyusunan legal memorandum ada lima aturan dasar ( five golden rules)  yang harus diikuti, yang biasanya di sebut IFRAC yaitu: I (Issues) atau Pokok Permasalahan. F(Facts) atau fakta-fakta, R (Rules) atau aturan hukum yang dapat atau mungkin dapat diterapkan dalam kasus tersebut, A ( Application) atau penerapan aturan hukum pada kasus yang tersebut, C ( Conclusion ) atau kesimpulan.

  1. Issues

Tidaklah mudah untuk menetapkan inti permasalahan dalam suatu kasus. Biasanya dalam metode pembelajaran penyusunan legal memorandum diawali dengan latihan penalaran logika. Bentuk klasik dari sebuah argumen atau biasa dikenal dengan silogisme terdiri dari premis mayor, premis minor dan kesimpulan. Dalam penalaran logika biasanya sering terjadi kesenjangan logika yang akibatnya adalah terjadi kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Kesenjangan logika yang terjadi biasanya adalah :[6]

    1. Generalisasi

Membuat kesimpulan dari hal-hal khusus untuk hal yang umum misalnya: Kemarin dan hari ini hujan, oleh karena itu besok pasti hujan.

    1. Logika berputar

Memberikan asumsi tentang apa yang hendak dibuktikan. Misalnya:Saya tahu yang dikatakan penulis itu pasti benar, karena ia membuat pernyataan dalam kata pembukanya bahwa ia tidak bohong

    1. Kesalahan ad Hominem

Pernyataan yang menyerang lawan dan bukan membantah argumennya. Misalnya: Kesalahan yang kamu buat semata-mata  karena kamu bertubuh pendek.

    1. Kesalahan Analogi

Menggunakan analogi untuk menarik kesimpulan yang salah. Misalnya: Program Pemberantasan buta huruf di Malang telah dihentikan, karena tidak ada lagi warga yang buta huruf. Oleh karena itu program serupa di kota lain juga harus dihentikan.

Penentuan pokok permasalahan merupakan langkah penting dalam penyusunan legal memorandum. Hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan, satu hal yang perlu diperhatikan untuk memahami suatu kasus adalah membaca dan membaca kasus tersebut berulang-ulang, sehingga penyusun Legal Memorandum dapat memahami dan menyimpulkan inti atau pokok permasalahan dari kasus tersebut.  Seseorang tidak akan dapat memecahkan kasus yang dihadapi apabila memulai dengan pertanyaan yang salah. Apabila seseorang salah dalam menentukan pokok permasalahan , maka analisa dan kesimpulannya akan salah pula. Pertanyaan hukum secara sederhana    biasanya dimulai dengan rumusan sebagai berikut:[7]

Apakah (perbuatan)…………..dapat dibenarkan menurut………( aturan hukum yang berkaitan)?

 

  1. Facts

Pada bagian ini yang harus diingat adalah pembaca atau klien harus dapat memahami kasus tersebut tanpa perlu membaca berkas perkara. Oleh karena itu pernyataan fakta-fakta ini harus dilakukan dengan cermat dan sedapat mungkin dikemukakan secara singkat bisa secara kronologis atau berdasarkan topik atau gabungan keduanya tergantung pada kasus yang bersangkutan. Hal lain yang harus diingat adalah legal memorandum merupakan dokumen hukum yang diharapkan dapat digunakan di masa yang akan datang untuk mengetahui bagaimana sebuah undang-undang diterapkan. Pemahaman terhadap penerapan hukum hanya bisa dilakukan apabila penyusun memahami fakta-fakta yang berkaitan  yang bersangkutan dengan kasus dengan baik. Penyajian fakta-fakta ini juga harus jujur dan obyektif , sehingga pembaca atau klien dapat mengerti posisinya dalam kasus tersebut. Pencantuman fakta yang berlebihan, tidak relevan atau menutupi fakta yang ada hanya akan membuat legal memorandum yang menyesatkan.

  1. Rules

`           Pada tahap ini, penyusun Legal memorandum melakukan inventarisasi bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam kasus tersebut. Setelah semua bahan hukum terkumpul maka langkah selanjutnya adalah memilah dan memilih bahan hukum yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan sehingga penyusun legal memorandum bisa memprediksi jawaban apa yang akan diberikan pada pokok permasalahan tersebut. Cara yang bisa dilakukan untuk mempermudah penentuan aturan hukum adalah mengutip isi pasal dari undang-undang dan peraturan pelaksananya yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut. Selain itu penyusun legal memorandum dapat meneliti dengan seksama putusan pengadilan yang pernah memeriksa kasus yang mirip. Walaupun dalam sistem hukum Indonesia tidak menganut asas Stare decisis akan tetapi seringkali putusan pengadilan terutama Mahkamah Agung dapat dipakai sebagai penguat argumen kita.

  1. Analisa

Analisa atau discussion ini merupakan jantung atau bagian inti dari Legal Memorandum. Pada bagian ini pokok permasalahan harus dijawab dengan cara menganalisa aturan hukum dan penerapannya  pada fakta dalam kasus tersebut. Apabila terdapat beberapa pokok permasalahan, maka setiap pokok permasalahan dianalisa dan dijawab sendiri- sendiri. Cara yang bisa dilakukan pada tahap ini adalah membuat tabel yang dapat mengubungkan antara fakta dalam kasus dengan aturan hukum yang paling relevan dengan fakta tersebut. Kemudian dianalisa secara mendalam apakah aturan hukum tersebut bisa diterapkan ataukah tidak dalam kasus tersebut.

Bagian analisa ini sangat menentukan nilai dari legal memorandum oleh karena itu analisa harus dilakukan secara cermat,  mendalam dan akurat. Dalam penyusunan legal memorandum hal yang perlu diperhatikan adalah mengungkapkan analisa dalam bahasa yang jelas, pasti dan dapat dimengerti oleh orang awam. Oleh karena itu apabila ada istilah yang sangat teknis atau istilah hukum (yang biasanya rumit) maka menjadi tugas bagi penyusun legal memorandum menginterpretasikan istilah tersebut dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum.

  1. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan ringkasan dari seluruh isi legal memorandum. Kesalahan yang sering terjadi adalah penarikan kesimpulan yang kurang tepat, karena lemahnya argumen atau penggunaan logika yang salah.

Misalnya contoh berikut ini :

Contoh I:

Semua penekanan yang diberikan pada “pelatihan karir” , telah mengubah perguruan tinggi menjadi semacam pabrik. Menerima mahasiswa pada bagian awalnya, memberikan kuliah yang diperlukan dan mereka lulus pada bagian akhirnya tanpa kepribadian atau kemampuan berfikir kreatif.

 

Contoh II

 

Di Amerika Serikat, Perang Dunia I dimulai pada masa pemerintahan Presiden Wilson, Perang Dunia II dimulai pada masa pemerintahan Presiden Roosevelt. Perang Vietnam mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Presiden Johnson, apabila ada lagi presiden dari partai Demokrat terpilih , maka pasti akan ada perang lagi.

 

Pada bagian ini bukan semata-mata mengulang jawaban singkat, akan tetapi menyimpulkan argumen-argumen yang terdapat dalam bagian analisa. Kesimpulan juga harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang bersangkutan, akan tetap tidak perlu dikutip secara lengkap. Kesimpulan biasanya dibuat ringkas dan padat.

D. Penutup

Proses penyusunan atau pembuatan legal memorandum sebenarnya merupakan kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan oleh praktisi ataupun pengajar pada fakultas hukum. Bagi pengajar, bentuk pemberian tugas terstruktur dapat mendorong kreativitas pengajar untuk selalu menampilkan kasus-kasus yang up to date sehingga proses pembelajaran lebih menarik dan dinamis. Bagi mahasiswa latihan secara terus menerus dalam penyusunan legal memorandum dapat menumbuhkan cara berfikir yang logis dan sistematis. Oleh karena itu, ketrampilan penyusunan legal memorandum ini perlu ditingkatkan, agar pola berfikir yang baik juga ditempatkan dalam kerangka yang tepat, sehingga berguna bagi pengajar dan mahasiswa.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Eric. G. Putzig, 2001, Structure of Legal Memorandum, Materi pelatihan Legal writing, Den Pasar Juli- Agustus 2001.

 

——–Logical Gap, Materi pelatihan Legal Writing, Den Pasar Juli-Agustus 2001.

 

Peter Mahmud, 2001, Penulisan Hukum, Makalah Pelatihan Legal Writing, Denpasar 23 Juli 2001.

 

http://www.legalresearch.org/docs/process.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I

CONTOH LANGKAH –LANGKAH PENYUSUNAN LEGAL MEMORANDUM

KASUS

Pada tanggal 12 januari 2004, Pukul 23.30 WIB telah terjadi perampokan (Bukan istilah hukum) yang dilakukan oleh Badi dan Candra yang mengendarai sepeda motor, di perempatan Jalan HR Rasuna Said Jakarta terhadap Deddy yang pada saat itu sedang mengendarai mobil bersama Eri baru saja keluar dari News cafe. Tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan menghimpit mobil korban dengan sepeda motor pelaku pada saat lampu lalu linta menunjukkan warna merah,  kemudian  mengetok kaca mobil dengan pistol kepada Eri (yang duduk disamping Deddy) agar membuka pintu mobil. Karena kaca mobil tidak di buka, Candra menembak lubang kunci pintu mobil tersebut, sehingga pintu mobil bisa dibuka paksa. Akan tetapi hal ini menyebabkan Eri tertembak peluru dan pingsan karena  luka parah. Karena panik dan takut Deddy kemudian menyerahkan apa saja yang diminta oleh Badi yaitu:  handphone, jam tangan, dompet yang berisi uang tunai 1.000.000 rupiah serta 200 US Dollar dan kartu identitas.

Tugas:

Buat Pendapat hukum atas kasus tersebut, seandainya anda adalah pengacara korban.

 

 

 

 

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LEGAL MEMORANDUM

Gunakan Prinsip Five Golden Rules:

1. Tentukan pokok permasalahan (Issues)

2. Uraikan Fakta-fakta (Facts)

3. Inventarisasi Aturan Hukum (Rules)

4. Lakukan Analisa (Analysis)

5. Buat kesimpulan( Conclusion)

Langkah ke-1

POKOK PERMASALAHAN (ISSUES)

Baca kasus tersebut dengan seksama. Misalnya pokok permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan Badi dan Candra mengancam dan memaksa Deddy untuk menyerahkan uang dan handpone dapat dikenakan ketentuan Pasal 368 ayat 2 KUHP tentang pemerasan?

2. Apakah perbuatan Candra menembak pintu mobil dan menyebabkan Eri tertembak dapat dikenakan ketentuan Pasal 354 KUHP tentang Penganiayaan yang menyebabkan luka berat ?

Langkah ke-2

FAKTA-FAKTA (FACTS)

Langkah kedua ini relatif lebih mudah untuk dilakukan dengan cara membaca dan memberi tanda pada kasus dengan jalan memisahkan mana yang fakta hukum mana yang bukan fakta hukum. Setelah itu disusun secara kronologis ataupun menurut topik.

Langkah ke- 3

ATURAN HUKUM( RULES)

Setelah pokok permasalahan dirumuskan dengan jelas maka langkah selanjutnya adalah menginventarisasi aturan hukum yang berkaitan dengan fakta pada kasus. Apabila kita cermati maka kasus tersebut diatas akan berkaitan dengan aturan hukum- aturan hukum sebagai berikut:

 

 

Pasal 362 KUHP

Barang siapa mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum karena bersalah melakukan pencurian dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya lima tahun atau dengan denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

Pasal 365 (1) KUHP

Diancam dengan pidana maksimum 9 tahun penjara, pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian , atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Pasal 365 ayat 2

Diancam dengan pidana selama 12 tahun:

Ke- 1 : dilakukan diwaktu malam hari , pada tempat adalah rumah atau pekarangan tertutup, di jalan umum, di dalam kereta api yang sedang berjalan;

Ke-2    :  dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu;

Ke-3    : Jika masuknya ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ke-4    : Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat.

Pasal 368 (1) KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan atau kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya meberikan hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun;

Pasal 368 (2) KUHP

Ketentuna pasal 365 (2,3,4) KUHP berlaku bagi kejahatan ini.

Pasal 55 (1) KUHP

Dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana:

Ke-1    : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Pasal 89 KUHP

Membuat pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Pasal 90 KUHP luka berat berarti:

  1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
  2. Menjadi tidak mampu secara terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
  3. Kehilangan salah satu panca indra;
  4. Menjadi cacat;
  5. Menjadi lumpuh;
  6. Terganggu akalnya selama empat minggu atau lebih;
  7. Gugurnya atau matinya kandungan perempuan.

Pasal 98 KUHP

Malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit

Pasal 1 angka 19 KUHAP

Tertangkapnya seseorang  pada waktu sedang, segera sesudah beberapa saat atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan barang yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana  yang menunjukkan bahwa ia pelaku atau turut melakukan atau membantu melakukan TP.

Pengertian jalan umum menurut S 1940 no 72 :

Jalan umum adalah setiap jalan yang terbuka untuk lalulintas umum berikut jembatan-jembatan, jalan air yang terdapat dijalan tersebut, termasuk didalamnya jalan untuk pejalan kaki, jalur hijau, tepi-tepi jalan, selokan-selokan dan tanggul-tanggul yang merupakan bagian dari jalan tersebut.

Penjelasan umum pasal 1 angka 4  UU 14/1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya:

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum—prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

 

Pasal 354 KUHP

Barang siapa sengaja melukai berat oranglain diancam, karena penganiayaan berat dengan pidana delapan tahun

Langkah ke-4

ANALISA (ANALYSIS)

Setelah aturan hukum diketahui maka tibalah waktunya untuk menerapkan aturan hukum tersebut dalam fakta pada kasus tersebut. Perlu dingat bahwa dalam penentuan aturan hukum tidak semua yang telah kita tetapkan harus diterapkan dalam fakta , akan tetapi setelah dianalisa maka pilih yang paling relevan dengan fakta pada kasus. Cara yang dapat mempermudah analisa dapat dilakukan dengan membuat tabel seperti dibawah ini:

 

Fakta

Aturan Hukum

Ya

Tidak

Mengetok kaca mobil dan mengacungkan pistol–upaya 365(1)  

 

ü

 

Pintu mobil rusak 365(1)

368 (2 ke-3)

 

ü

 

 

ü

 

Eri tertembak peluru, pingsan dan  luka parah 354

365(2 ke-4)

 

ü

 

ü
Deddy kemudian menyerahkan  handphone, jam tangan, dompet yang berisi uang tunai 1.000.000 rupiah serta 200 US Dollar dan kartu identitas.

 

362

368(1)

 

ü

ü
Pk 23.30 98 ü  
Jalan Rasuna said S 1940 no 72

Penjelasan umum pasal 1 angka 4  UU 14/1992

ü

ü

 
Pelaku dua orang dengan bersepakat 365(2 ke-2)

dan 55

ü  

 

Dari tabel tersebut diatas maka kita dengan mudah untuk membuat analisa dengan argumen-argumen yang akurat untuk selanjutnya susun dalam bagian analisa.

Langkah ke-5

Langkah terakhir dari aturan golden rules adalah menarik kesimpulan dari kasus tersebut dengan argumen hukum yang mendukung kesimpulan tersebut sehingga posisi atau kedudukan klien jelas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN II

 

LEGAL MEMORANDUM

Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT Haryono 169 Malang

Telp, 0341 553 898

Fax. 0341 566 505

 

Kepada          : Ketua BKBH

Dari                 : Yuliati, SH., LLM

Tentang         : Pemerasan dengan pemberatan terhadap Deddy dan Erry

Nomor Kasus: 1234/pdn/10/2004

Tanggal         : 27 Oktober 2004

 

POKOK PERMASALAHAN

I. Apakah perbuatan Badi dan Candra mengancam dan memaksa Deddy untuk menyerahkan uang dan handpone dapat dikenakan ketentuan Pasal 368 ayat 2 KUHP tentang pemerasan dengan pemberatan?

II. Apakah perbuatan Candra menembak pintu mobil dan menyebabkan Eri tertembak dapat dikenakan ketentuan Pasal 354 KUHP tentang Penganiayaan yang menyebabkan luka berat ?

JAWABAN SINGKAT

I. YA, Perbuatan Badi dan Candra mengancam dan memaksa  Deddy untuk menyerahkan uang dan handpone dapat dikenakan ketentuan Pasal 368 ayat 1 dan 2 KUHP tentang pemerasan dengan pemberatan.

II. TIDAK, perbuatan Candra menembak pintu mobil dan menyebabkan Eri tertembak tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 354 KUHP tentang Penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

 

PERNYATAAN FAKTA-FAKTA

  1. Pada tanggal 12 Januari 2004 , Pukul 23.30 WIB , di jalan Rasuna Said Jakarta, telah terjadi pemerasan dengan pemberatan yang dilakukan oleh Badi dan Candra terhadap korban yang bernama Deddy dan Eri;
  2. Pelaku dalam melaksanakan tindak pidana dengan cara mengancam korban dengan menggunakan pistol;
  3. Tindakan korban yang tidak mengindahkan ancaman pelaku membuat pelaku (Candra) benar-benar mewujudkan ancamannya dengan menembak lubang kunci pintu mobil, sehingga pintu mobil dapat dibuka dengan paksa;
  4. Ternyata tindakan pelaku (Candra) tidak hanya menyebabkan pintu mobil rusak, akan tetapi juga menyebabkan kaki eri tertembak dan luka parah;
  5. Keadaan ini membuat Deddy panik dan menyerahkan  jam tangan , handpone serta dompetnya kepada pelaku (Candra).

A N A L I S A

I. Apakah perbuatan Badi dan Candra mengancam dan memaksa Deddy untuk menyerahkan uang dan handpone dapat dikenakan ketentuan Pasal 368 ayat 1 dan 2 KUHP tentang pemerasan dengan pemberatan?

YA, perbuatan kedua terdakwa memenuhi ketentuan pasal 368 ayat 1 dan 2 KUHP tentang pemerasan dengan pemberatan. Perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut diatas, karena pelaku dalam mewujudkan perbuatannya dengan menggunakan ancaman kekerasan yang diwujudkan dengan jalan mengetok kaca pintu mobil korban dengan menggunakan pistol.

Selain itu, pelaku juga menggunakan upaya kekerasan dengan cara menembakkan pistol pada lubang kunci pintu mobil korban, sehingga pintu mobil dapat dibuka dengan mudah. Perbuatan pelaku tersebut bertujuan untuk mendapatkan harta benda milik korban secara melawan hukum. Perbuatan pelaku yang membuat korban merasa terancam sehingga korban menyerahkan barang miliknya kepada pelaku merupakan unsur yang paling penting untuk menentukan kualifikasi tindak pidana ini sebagai pemerasan. Hal ini berbeda dengan tindak pidana pencurian, karena pelaku mengambil barang dari kekuasaan korban, sedangkan dalam pemerasan beradanya barang pada pelaku karena diserahkan oleh korban yang merasa terancam keselamatannya. Dengan demikian perbuatan pelaku ( Candra) memenuhi rumusan pasal 368 ayat 1 KUHP.

Perbuatan pelaku juga memenuhi unsur-unsur pemberatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat 2 KUHP yang mengacu pada unsur-unsur pembertan pidana pada pasal 365 ayat 2 KUHP sebagai berikut:

  • Unsur pemberatan pidana yang pertama yaitu tindak pidana dilakukan pada waktu malam hari dan di jalan umum. Tidak pidan tersebut terjadi pada pukul 23.30 WIB yang memenuhi rumusan malam hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP Malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit. Sedangkan, jalan Rasuna Said Jakarta termasuk dalam kualifikasi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pengertian jalan umum menurut S 1940 no 72 yaitu Jalan umum adalah setiap jalan yang terbuka untuk lalulintas umum berikut jembatan-jembatan, jalan air yang terdapat dijalan tersebut, termasuk didalamnya jalan untuk pejalan kaki, jalur hijau, tepi-tepi jalan, selokan-selokan dan tanggul-tanggul yang merupakan bagian dari jalan tersebut. Jalan Rasuna Said juga memenuhi rumusan pengertian jalan umum sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum pasal 1 angka 4  UU 14/1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya yaitu Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum—prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
  • Unsur pemberatan pidana yang kedua adalah jumlah pelaku yang lebih dari seorang yang dilakukan dengan cara bermufakat, dalam hal ini Candra bekerjasama dengan Badi sehingga keadaan ini memenuhi ketentuan pasal 365 angka ke-2 KUHP. Selain itu jumlah pelaku yang lebih dari dua orang serta adanya niat untuk bekerja sama mewujudkan tindak pidana juga memenuhi syarat-syarat penyertaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa baik pelaku maupun orang yang membantu melakukan tindak pidana ancaman pidananya sama;
  • Unsur pemberatan pidana yang ketiga adalah upaya yang dilakukan oleh pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dengan jalan merusak lubang kunci pintu mobil sehingga memudahkan pelaku mewujudkan perbuatannya;
  • Unsur pemberatan keempat adalah adanya akibat luka berat yang diderita oleh korban (Eri) karena tertembak pistol korban. Kondisi Eri yang pingsan dan terluka parah memenuhi rumusan luka berat menurut ketentuan pasal 90 KUHP

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaku ( Candra) memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 368 ayat 2 KUHP.

 

II. Apakah perbuatan Candra menembak pintu mobil dan menyebabkan Eri tertembak dapat dikenakan ketentuan Pasal 354 KUHP tentang Penganiayaan yang menyebabkan luka berat ?

TIDAK, karena perbuatan pelaku (Candra) tidak bertujuan untuk menganiaya Eri, akan tetapi untuk memudahkan penguasaan atas barang-barang milik korban, sehingga perbuatan pelaku tidak memenuhi rumusan pasal 354 KUHP, karena dalam kasus tersebut diatas tujuan utama dari pelaku adalah mendapatkan barang milik korban sehingga termasuk dalam pemerasan yang termasuk dalam kejahatan terhadap harta kekayaan. Sedangkan dalam pasal 354 KUHP tujuan yang hendak dicapai adalah adanya luka berat yang diderita oleh korban, oleh karena itu termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa dan tubuh.

KESIMPULAN

Perbuatan pelaku memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana pemerasan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 368 ayat 1 dan 2 KUHP, baik Candra maupun Badi dapat dikenakan ancaman pidana yang sama yaitu pidana penjara selama 12 tahun, karena keduanya melakukan tindak pidana dengan cara bekerja sama. Akan tetapi perbuatan pelaku (candra) yang membuat korban (Eri) luka parah tidak dapat dikenakan ketentuan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan dengan pemberatan, karena maksud atau niat pelaku adalah mendapatkan barang milik korban dan bukan menganiaya korban.

 

LAMPIRAN III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PARAMETER YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENILAI LEGAL MEMORANDUM[8]

NO

POIN YANG DINILAI

SANGAT BAIK

BAIK

CUKUP BAIK

KURANG BAIK

TOTAL SKOR

1

Pokok Permasalahan

  • Jelas dan mudah dimengerti
  • Meliputi materi dari kasus

 

 

 

 

 

2

Pernyataan fakta

  • Meliputi fakta yang relevan
  • Disajikan tanpa argumen
  • Tidak menyajikan fakta non hukum
  • Dapat dibedakan antara fakta, opini dan asumsi
  • Disajikan secara kronologis atau per topik

 

 

 

 

 

3

Analisa

  • Permasalahan diidentifikasikan dengan benar dan terarah
  • Aturan dipilih dan dikembangkan dengan jelas
  • Aturan dapat diterapkan dengan tepat pada fakta
  • Ada argumen yang mendukung fakta
  • Ada penekanan pada poin yang terpenting
  • Ada argumen lain (counter argumen) yang memperkuat opini penyusun
  • Bahan kutipan (pasal, yurisprudendi, doktrin) lengkap

 

 

 

 

 

 

4

Kesimpulan

  • Merujuk pada pokok permasalahan
  • Singkat, padat, ,jelas dan logis
  • Kesimpulan didasarkan pada fakta dalam kasus

 

 

 

 

 

 

5

Organisasi penulisan

  • Pendapat dikemukan dengan Jelas dan logis (logika)
  • Argumen dikemukakan dengan tepat(retorika0

 

 

 

 

 

6

Teknik Penulisan

  • Teknik pengutipan
  • Tata bahasa
  • Ketepatan pemilihan dan penggunaan kata-kata
  • Pembagian paragraf dan kata sambung
  • Salah ketik
  • Gaya bahasa
  • Kesesuain bahasa dengan sasaran pembaca/klien

 

7

Total skor

8

Komentar secara umum dan saran perbaikan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Disampaikan dalam Acara Pelatihan Penyusunan Legal opinion, oleh Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 27-28 Oktober 2004.

 

[2] Peter Mahmud, 2001, Penulisan Hukum, Makalah Pelatihan Legal Writing, Denpasar 23 Juli 2001, h.1.

[3] Untuk penugasan mahasiswa S1, penulis biasanya menyebut Mini Legal Memorandum, karena terdiri dari kasus yang singkat.

[4] Eric. G. Putzig, 2001, Structure of Legal Memorandum, Materi pelatihan Legal writing, Den Pasar Juli- Agustus 2001.

[6] Eric. G. Putzig, 2001, Logical Gap, Materi pelatihan Legal Writing, Den Pasar Juli-Agustus 2001, h.5.

[7] Berbagai varian dapat dicermati pada saat pemaparan contoh kasus.

 
Leave a comment

Posted by on 4 May 2012 in pelatihan

 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: